Orang-orang India di Grup Bakrie

Oleh Tahir Saleh

SEBAGAI penggemar film India, saya suka dengan orang India dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Negeri Bollywood. Mulai dari lagu, tarian, musik, hingga artis-artisnya seperti Kareena Kapoor, Katrina Kaif, Fatima Sana Shaikh, Salman Khan, Aamir Khan, dan Shahrukh Khan. Sayangnya, saya belum pernah menginjakkan kaki di tanah Mumbai, kota terbesar di India.

Negeri berpenduduk sekitar 1,27 miliar jiwa itu kian berkembang. Ekonominya tumbuh cepat, bahkan tahun 2015 pertumbuhannya mencapai 7,5%, angka pertumbuhan itu jauh di atas pertumbuhan ekonomi China 6,9% dan Indonesia 4,79%. Bahkan laporan terbaru Morgan Stanley bertajuk “India versus Indonesia: 10 Key Charts” menunjukkan betapa India menjadi negara dengan prospek investasi menarik karena ekspornya terjaga dengan tumbuh stabil, konsumsi domestik yang baik, dan belanja pemerintah yang kuat.

India tak hanya kokoh dari sisi ekonomi. Jika ditelusuri lebih jauh dalam hal sumber daya manusia, SDM India juga terkenal andal dalam berbagai bidang, terutama teknologi informasi. Orang-orang kunci di perusahaan teknologi global, tak luput dari nama orang-orang India atau keturunan India kendati bukan warga negara India. Ada Sundar Pichai, CEO Google, dan Rajeev Suri yang dipercaya menjadi CEO Nokia. Lalu ada Shantanu Narayen, CEO Adobe, Satya Nadella, CEO Microsoft, dan Padmasree Warrior, perempuan yang kini menjabat Chief Technology Cisco.

Soal SDM ini, invasi orang-orang India menyebar ke seluruh dunia dan di segala bidang. Indonesia termasuk menjadi salah satu negara incaran SDM India. Bukan di bidang techno, melainkan pertambangan mengingat India adalah negara pengimpor batu bara terbesar di dunia bersama China.

Dan, salah satu entitas bisnis yang menurut saya banyak diperkuat SDM dari India adalah perusahaan-perusahaan di Grup Bakrie. Beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Grup Bakrie, seperti PT Bakrie & Brothers Tbk (holding Grup Bakrie), PT Bumi Resources Tbk, dan sejumlah perusahaan afiliasi lainnya, sempat dan masih terselip orang India atau keturunan India.

Di Bakrie & Brothers, pernah ada nama Kahlil Rowter. Di perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BNBR itu, Kahlil yang keturunan India, ditunjuk menjadi chief economist sejak 2011 setelah sebelumnya menjabat direktur utama PT Pemeringkat Efek Indonesia. Dari BNBR, Kahlil kemudian memperkuat riset ekonomi di Bakrie Global pimpinan Anindya Bakrie. Keberadaan Kahlil di Bakrie Global cukup berpengaruh bagi perusahaan investasi itu karena Bakrie Global aktif dalam berbagai proyek revitalisasi dan restrukturisasi atas perusahaan-perusahaan yang sebelumnya menderita akibat krisis moneter 1997-1998. Setelah keluar dari Bakrie Global, Kahlil kini menjadi chief economist Danareksa Research Institute dan dosen Fakutas Ekonomi Universitas Indonesia.

Di Bumi Resources, perusahaan tambang yang terafiliasi dengan Grup Bakrie, ada nama Dileep Srivastava. Nama ini begitu familiar bagi wartawan pasar modal yang pernah meliput di Bursa. Dileep adalah salah satu orang paling lama yang mengabdi di perusahaan Grup Bakrie, sejak 1997 atau hampir 20 tahun. Setidaknya, alumnus Indian Institute of Management itu sudah memegang beberapa jabatan penting di Grup Bakrie.

Pria 64 tahun ini bergabung dengan Bumi Resources sejak 2006 memegang bidang investor relation, corporate secretary, public relation, media, pemerintahan, dan komunikasi. Tak ayal, setiap ada aksi korporasi atau konfirmasi soal Bumi, Dileep turun tangan. Pria kelahiran Kanpur, India, ini pernah menjadi direktur Bakrie & Brothers sejak Maret 2008 hingga Juni 2010 dan kini Dileep menjabat direktur dan sekretaris perusahaan Bumi Resources (BUMI).

Dileep sangat rajin mengirimi infomasi terkait Bumi kepada awak media. “Hopefully BUMI can surpass this in 2017, to aGreat New Year!” kata Dileep lewat Watsapp akhir Desember tahun lalu. Di perusahaan tempat Dileep bekerja ini, ada anak usaha dan perusahaan asosiasi di bidang tambang yakni PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), PT Arutmin Indonesia, dan PT Kaltim Prima Coal (KPC).

BRMS fokus pada pertambangan mineral non-batu bara, sedangkan Arutmin dan KPC adalah dua ekportir batu bara thermal di Indonesia dan merupakan perusahaan patungan antara Bumi dan Tata Power Ltd, India. Tahun 2014, mengacu data ESDM, produksi batu bara KPC menembus 52,33 juta ton, terbesar kedua setelah Adaro Indonesia (55,32 juta ton). Per September 2016, pemegang saham mayoritas Bumi adalah investor publik 64%, sisanya Credit Suisse Singapore 30,11% dan Damar Reka Energi 6,28%. Aset Bumi menembus US$3,35 miliar (setara dengan Rp44 triliun) tapi ekuitasnya negatif alias defisiensi modal US$2,86 miliar (Rp37 triliun).

Dileep tidak sendiri di Bumi, orang India lain di Bumi yakni Nalinkant Amratlal Rathod yang menjabat komisaris sejak 2001. Selama 25 tahun, Nalin berkarier di Grup Bakrie dengan berbagai posisi dan jabatan. Saat ini, menurut situs Bumi, Nalin juga presiden komisaris KPC dan Arutmin. Nalin pernah ditunjuk menjadi CEO Bumi Plc di London, komisaris PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG). Dua emiten terakhir itu juga berafiliasi dengan Grup Bakrie.

Pria 66 tahun asal Rajahmundry, India, ini juga dipercaya menjabat Presiden India Club, Jakarta, dan pernah menjadi chairman Committee of Indian Chamber of Commerce and Industry di Indonesia. Alumnus Andhara University, India, ini cukup punya ‘pengaruh’ di Grup Bakrie lantaran kenyang asam garam sebagai negosiator dan dealmaker. Nalin kini masih menjabat komisaris anak usaha Bumi, BRMS dan Chairman International Advisory Council di Bakrie Global.

Setelah Dileep dan Nalin, ada nama Thekepat Gopal Sridhar. Pria 62 tahun itu menjadi direktur PT Darma Henwa Tbk (DEWA) sejak Maret 2014. Darma Henwa adalah kontraktor tambang terafiliasi Grup Bakrie dan sahamnya kini dimiliki mayoritas oleh publik 64% per September 2016. Sisa saham dipegang Zurich Asset International Ltd (18,40%) dan Goldware Capital Limited qq Zurich Asset International (17,68%). Zurich adalah entitas asosiasi dari Bumi. “Bumi memiliki 31% saham DEWA, tapi tak ada perwakilan manajemen Bumi di sana,” kata Dileep.

Gopal Sridhar adalah alumnus University of Madras, India, dan University of Cochin, India. Mulai bergabung dengan Darma Henwa sejak 2011 sebagai general manager hingga mencapai chief financial officer. Pengalamannya di bidang keuangan dan perbankan banyak ditempa di sejumlah negara termasuk Indonesia, Singapura, dan India. Ditambah lagi dia pernah bekerja di dua grup konglomerasi di Indonesia, Gobel Group dan Salim Group, membuat kemampuannya banyak menopang keputusan strategis manajemen perusahaan.

Kembali ke Bumi, di KPC, perusahaan patungan Bumi dan Tata, ada nama Ashok Mitra. Situs KPC mencatat, awalnya Ashok adalah generalmanager finance dari Tata Power India. Ashok kemudian dipindahkan ke Indonesia pada Agustus 2007 sebagai chieffinancialofficer KPC ketika Tata mengakusisi 30% saham perusahaan itu.

Ashok yang bekerja di Tata sejak 1985 ini bertanggung jawab soal keuangan dan komersial, manajemen supply chain, dan manajemen serta perbaikan bisnis KPC. Di bawah bimbingannya, langkah efisiensi diambil guna mengurangi biaya produksi. Dan sejauh ini strategi keuangan KPC membuat keuangan persahaan ini baik-baik saja. Bahkan KPC menjadi salah satu perusahaan dengan pembayaran royalti terbesar bagi ABPN Indonesia. Sudah dua kali KPC menerima penghargaan sebagai “Wajib Bayar dengan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak terbesar “. Berapa sih pajak tambang KPC? Pada 2015, data KPC menyebut pembayaran pajak dan royalti mereka masing-masing US$100,69 juta dan US$372,99 juta, setara dengan Rp1,3 triliun dan Rp4,85 triliun.

Di luar BUMI dan DEWA, PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) juga diwarnai dengan kehadiran dua warga negara India, Chenji Srinivasan Seshadri dan Balakrishnan Chandrasekaran. Srinivasan menjabat direktur sejak Juli 2013 dan bekerja di Grup Bakrie sejak 1992. Alumnus Bangalore University, India, ini pernah menjadi advisor di Bumi, direktur Enercorp Group of Companies, dan chief executive officer perusahaan minyak di Kanada.

Sama seperti Srinivasan, Chandrasekaran juga menjadi direktur Bakrie Sumatera sejak Juli 2013. Selama 20 tahun lebih dia mengabdi di Grup Bakrie, seperti di PT Bakrie Metal Industries, PT Bakrie Pipe Industries, PT Southeast Asia Pipe Industries, dan BNBR. Lulusan Universitas Madras, India, ini sebelumnya bekerja untuk Tata dan TVS Group di India.

Cukup banyak memang orang India di Grup Bakrie kendati kalau dihitung-hitung yah jumlahnya tak sampai 10 orang, hanya 6 orang India—di luar Kahlil—untuk level top management di salah satu grup konglomerasi terbesar di Tanah Air ini.

“Ini murni profesional saja,” kata Bobby Gafur Umar, Direktur Utama BNBR ketika saya tanyakan hal ringan ini. Begitu pula ketika bertemu dengan Kahlil pada akhir September tahun lalu ketika kami mengundangnya talkshow membahas makroekonomi. Menurut Kahlil, bergabungnya sejumlah warga negara India bukan hal baru karena mereka sudah puluhan tahun bekerja, pun termasuk pengalaman di perusahaan besar lainnya. “Iya ada [orang India], tapi enggak banyak yah,” katanya. “Yang di KPC itu karena ada saham Tata Power India. Saya fikir semuanya profesional murni, ada yang lebih dari 20 tahun bekerja di Grup Bakrie.”

**

Hadirnya orang India di Grup Bakrie, tak jauh berbeda dengan fakta di konglomerasi lain, apalagi adanya anak usaha patungan (joint venture) membuat perlunya penempatan perwakilan direksi dari pemegang saham asing. Misalnya, Grup Astra yang juga diperkuat direksi dari Jepang, atau Grup Lippo dengan direksi dari Malaysia dan Singapura. Seluruhnya punya karakter dan budaya berbeda.

Di Bumi, ada empat direksi yakni dua dari Indonesia, satu Inggris dan satu India (Dileep). Adapun direksi emiten Grup Bakrie lainnya diperkuat orang Indonesia. “BRMS 100 persen direksinya orang lokal, begitu juga BNBR, BTEL, dan ELTY [Bakrieland], Pak," kata Dileep yang bergabung dengan Grup Bakrie sejak 1 November 1997. “Grup Bakrie adalah perusahaan dengan prinsip humanity yang tinggi, menghargai dan memelihara profesionalisme, di atas pertimbangan lain, termasuk kewarganegaraan,” katanya.

Dileep, photo by Reuters

Bagi Dileep, orang India itu punya komitmen tinggi dalam bekerja karena mereka perfeksionis, cepat respons, pintar manajemen waktu, tekun, out of the box, kompeten dalam keuangan dan makro, pemikir strategis dan berorientasi hasil, serta pintar berkomunikasi. “Mereka ramah, tapi bisa agresif soal gaya bekerja dan terbiasa tumbuh dalam lingkungan yang kompetitif.” Mereka, kata Dileep, juga sangat setia dengan atasan, sebuah hubungan yang saling melengkapi apalagi dari sisi asimilasi budaya juga banyak kesamaan termasuk tradisi dan makanan. “There is so much commonality," katanya.

Dileep juga meminta jawaban ke koleganya, sesama orang India soal apa keunggulan dan kekurangan orang India, untuk keperluan tulisan ini. Jawabannya tak jauh beda soal profesionalisme, ditambah dengan kesamaan budaya yang membuat asimilasi budaya semakin cepat.

“Budaya, kekeluargaan, pertemanan, makanan, dan populasinya [mirip],” katanya. Menurut Dileep, orang India berdaptasi dengan baik, kompetensinya unik, dan marketing yang baik. “Sebab itu, sepatutnya diperlakukan sama dengan yang lain.”

Tentu semua bangsa punya karakter berbeda dalam bekerja. Dalam sebuah artikel di redbus2us.com berjudul “Work Culture, Ethics, Time at work, Importance–India vs.America”, seorang penulis India, Kumar, bercerita soal budaya kerja orang India dibandingkan dengan AS. Orang Amerika bekerja biasanya 8 jam per hari, nah India hingga 12 jam per hari. Orang AS yang juga suka bekerja di rumah dan komitmen terhadap deadlinekerja. "You should never miss any deadlines...being on time is important," tulis Kumar. Bagi orang India, deadline penting, tapi orang India cenderung bernegosiasi dengan atasan, jadi menjadi tepat waktu tidak sepenuhnya diikuti.

Artikel lain berjudul “Japanese and Indian Work Cultures are Starkly Different” yang ditulis Geetanjali Vikram Kirloskar di economictimes.indiatimes.com juga menjelaskan karakter orang India dibanding Jepang. Orang Jepang mulai rapat lebih awal dan mengambil keputusan secara konsensus. India, para pekerjanya lebih terinspirasi dengan teladan dan pemimpin yang kuat. Orang Jepang lebih memilih tidak berkonflik dengan sesama atau bos di depan publik, lebih homogen, tapi orang India lebih bebas mengajukan sudut pandang berbeda, cenderung agresif dalam nada dan cara, serta suka menyela dan sering mengulang. “Mungkin karena kami belum yakin jika audiens sepenuhnya sudah paham,” kata Geetanjali Kirloskaar, Chairperson Takshasila Hospitals Operating Private Ltd.

Bagaimana dengan kekurangan orang India? “Kekurangannya, mereka kadang suka aneh, dalam artian hal yang mudah dibikin ribet. Kadang tidak tuntas kelarin masalah, jadi berulang terus kayak kaset rusak,” kata Ucup, seorang kawan yang bekerja di perusahaan milik orang India. Tapi keunggulannya orang India itu ibarat orang China, tapi berbeda kulit saja. “Mereka pekerja keras, ngeyel, enggak mundur meski peluangnya kecil. Dan mereka sangat profesional.”

Sifat professional dan tekun inilah barangkali yang membuat orang-orang India cukup diandalkan di Grup Bakrie meskipun SDM lokal Indonesia tak kalah kompetitif. Di Grup Bakrie, tak hanya butuh orang handal, tapi juga pintar berkomunikasi dengan media, dan cepat tanggap. Itu sebabnya Dileep punya kredit tersendiri, selalu hadir di kala publik butuh jawaban. Bukan akhir-akhir ini saja Dileep tampil ke publik saat Bumi tengah berupaya merestrukturisasi utangnya yang menggunung, melainkan sudah sejak lama. Tahun 2008, ketika Grup Bakrie diterpa isu default atau gagal bayar transaksi repo, Dileep juga-lah orang yang ikut meredam guncangan di pasar.

Kini, keberadaan top managementyang mumpuni sangat dibutuhkan di tengah belum pulihnya kinerja beberapa emiten Grup Bakrie lantaran rendahnya harga komoditas. Beberapa emiten grup ini malah masih merugi per September 2016 di antaranya Bakrie Sumatera (UNSP), Energi Mega (ENRG), BTEL, dan BRMS.

Bakrie Sumatera masih mencetak rugi pada September tahun lalu melanjutkan rugi bersih pada 2015 yakni Rp1,05 triliun. Kerugian ini dialami perseroan sejak 2012. ENRG juga merugi US$47 juta seiring dengan rendahnya penjualan. BRMS pun menderita rugi U$346 juta dolar. BRMS bahkan hanya mengandalkan bisnis konsultasi dari anak usaha di Jepang.

Bakrie Telecom alias BTEL bisa dibilang paling terdampak kendati publik berharap perusahaan ini bisa bangkit lagi karena banyaknya karyawan di perusahaan ini. Bakrie Telecom, lewat produk Esia, awalnya mampu bersaing di industri telekomunikasi. Akhir tahun 2008, pendapatan BTEL bahkan tembus Rp2,8 triliun dengan laba bersih Rp137 milar, tapi per September tahun lalu—selang 8 tahun kemudian—ekuitas perusahaan minus hingga Rp13,26 triliun, pendapatan turun menjadi Rp149 miliar dan rugi bersih Rp75 miliar.

Emiten Grup Bakrie yang bangkit adalah Bumi seiring dengan mulai naiknya harga batu bara. Meski ekuitasnya minus US$2,86 miliar dan pendapatan turun menjadi US$18 juta per September tahun lalu, tapi Bumi mampu mencetak laba bersih US$73 juta dari sebelumnya rugi bersih setelah efisiensi dilakukan. Likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar ini pula membuat saham BUMI melesat, akhirnya dimasukkan oleh Bursa ke dalam Indeks LQ-45 bersama PP Properti Tbk dan PT XL Axiata Tbk.

Tahun ini, Dileep berharap kinerja bisnis Grup Bakrie, terutama Bumi, makin membaik. Tahun lalu  produksi Bumi mencapai 86,5 juta metrik ton, naik 6,5% dari 2015 walaupun harga rata-rata (ASP) batu bara amblas 6% menjadi US$42,10 per metrik ton. Tahun ini, Bumi mematok produksi naik 5-7% dan berharap ASP naik setidaknya 30%. “Outlook harga batu bara tahun ini optimistis, berharap PDB Indonesia bisa akselerasi lebih kuat dengan penguatan harga batu bara dan sawit,” kata Dileep.

***

Tulisan ini diposting di Kompasiana, 4 Maret 2017

SINYAL MERGER DARI YANG TERSISA

Tiga tahun berturut-turut mencetak rugi, dua operator telekomunikasi berbasis CDMA ini menggabungkan jaringan, indikasi awal merger kedua perusahaan.

Oleh M. Tahir Saleh dan Ratna Wahyuningsih

Anindya, photo by flickr

RABU sore, 14 Maret 2012, Anindya Novyan Bakrie menggelar konferensi pers di sebuah hotel ternama di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Komisaris Utama PT Bakrie Telecom Tbk.—yang kala itu menjabat direktur utama perseroan—membeberkan kerja sama bisnis dengan mitranya, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI). Hadir pula Michael Sampoerna, anak dari taipan Putera Sampoerna, mewakili pihak STI.

Kemitraan yang dimaksud adalah perjanjian jual beli bersyarat. Bakrie Telecom, operator Esia, akan mengakuisisi 35% saham STI, operator Ceria, dengan harga US$21,5 juta. Dalam 3 tahun ke depan, emiten berkode saham BTEL itu bisa menambah kepemilikan hingga 100%. Lantaran belum dapat uang tunai, aksi korporasi akan direalisasikan melalui skema tukar guling saham atau share swap BTEL kepada pemegang saham STI: Sampoerna Strategic dan Polaris Mobile Pte. Ltd. Lewat jual beli bersyarat ini, Sampoerna Strategic dan Polaris akan menggenggam saham Bakrie Telecom.

Tapi kemitraan tersebut hingga kini belum terealisasi penuh. Anindya belum memberi penjelasan berarti. “Kerja sama dengan STI belum terjadi, saat ini kami fokus internal dulu. Setelah kuat, baru kami akan melakukan apa yang sudah direncanakan,” tulis manajemen Bakrie Telecom dalam dokumen paparan publik, 20 Desember tahun lalu.

Setelah aksi korporasi dengan STI belum terealisasi, Bakrie Telecom kembali menempuh strategi baru untuk lebih menggenjot kinerja perseroan. Akhir bulan lalu, Bakrie meneken perjanjian penggabungan usaha penyelenggaraan dan sewa menyewa jaringan telekomunikasi dengan PT Smartfren Telecom Tbk., kompetitornya di bisnis telekomunikasi berbasis code division multiple access (CDMA). Tujuannya menghemat pengeluaran dan efisiensi operasional bagi kedua perusahaan. Penggabungan jaringan ini mencakup base tranceiver station (BTS) hingga spektrum frekuensi 5 MHz di pita 800 MHz. Dengan demikian, Bakrie tak lagi mengoperasikan jaringan, melainkan menyewa ke Smartfren. Di sisi lain, Smartfren menerima tambahan alokasi frekuensi selebar 5 MHz milik Bakrie di pita 800 Mhz.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah merestui aksi tersebut dengan menerbitkan surat izin buat Smartfren. Menariknya, dari perjanjian ini, Bakrie akan menjadi salah satu pemegang saham emiten berkode FREN itu. Besaran saham Bakrie di Smartfren kabarnya bisa mencapai 10-15%. Tapi, manajemen Bakrie enggan mengungkap detailnya. Pihak Smartfren mengatakan komposisi saham baru kelihatan akhir tahun ini. “Besarannya belum tahu secara detail, ada nanti di laporan akhir tahun,” kata Direktur Smartfren Merza Fachys kepada Bloomberg Businessweek Indonesia, Kamis (13/11).

Photo by artistarefill.com

Bakrie Telecom menunjuk PT Asuransi Sinarmas sebagai penjamin (surety) atas pembayaran kewajiban perseroan kepada Kemenkominfo untuk pembayaran biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi dan BHP telekomunikasi. Seandainya jaringan teknologi Smartfren bermigrasi ke teknologi 4G Long Term Evolution (4G LTE), Bakrie Telecom juga diberikan hak ikut serta sehingga membuka peluang bisnis baru melalui teknologi baru tersebut pada frekuensi 850 MHz.

Kendati jaringannya bergabung, Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bakrie Telecom Harya Mitra Hidayat, dalam keterbukaan informasi 3 November, menegaskan kedua emiten tetap menjadi entitas terpisah. Tidak ada penggabungan perusahaan, tak ada pula perubahan aktivitas usaha jasa telekomunikasi.

Sejumlah pelaku pasar menduga, merger jaringan tersebut adalah indikasi awal terjadi konsolidasi antara Bakrie dan Smartfren, sinyal kuat merger menjadi satu entitas bisnis. Namun, manajemen Bakrie seolah mengunci akses informasi soal ini. Direktur Utama Bakrie Telecom Jastiro Abi enggan merespons pesan singkat dan telepon, begitu pula Anindya Bakrie ketika dikontak melalui pesan singkat, telepon, dan surat elektronik. Harya juga belum memberi tanggapan. “Maaf, saya sedang sibuk luar biasa untuk mengatur run operasional perusahaan, tidak bisa merespons segera,” katanya lewat pesan singkat. “Saya lagi perjalanan dinas ke luar negeri.” Surat elektronik yang dikirimkan kepadanya juga bertepuk sebelah tangan.

**

Saat ini bisnis telekomunikasi berbasis CDMA tinggal menyisakan tiga pemain: Smartfren, Bakrie Telecom, dan STI dengan brand Ceria. Smartfren dan Bakrie masing-masing memiliki 5 MHz di frekuensi 850 MHz, sedangkan Ceria di 450 Mhz. Operator CDMA yang sudah tereliminasi ialah Flexi milik PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.—dialihkan ke Kartu AS dan Kartu Halo—dan StarOne kepunyaan PT Indosat Tbk.

Kinerja Ceria belum terungkap karena perusahaan tertutup, sedangkan performa bisnis Smartfren dan Bakrie masih negatif. Berdasarkan laporan keuangan yang dikompilasi Bloomberg Businessweek Indonesia, Bakrie terakhir mencatat laba pada 2010 Rp9,98 miliar, tapi seterusnya mulai 2011 merugi seiring dengan pendapatan yang terus tergerus. Pada kuartal kedua tahun ini—laporan September belum dirilis di Bursa Efek Indonesia (BEI)—rugi Bakrie Telecom mencapai Rp316,83 miliar.

Sejak tahun lalu, emiten yang dikuasai mayoritas oleh PT Bakrie & Brothers Tbk. ini juga mengalami defisiensi modal, alias ekuitas negatif. Itu artinya, jika seluruh aset dijual, lalu uangnya dipakai untuk membayar semua utangnya, tidak akan cukup. Kondisi Smartfren tak jauh beda, terakhir mencatatkan laba pada 2007 sebesar Rp50,35 miliar. Setelah itu ruginya terus membengkak mulai dari 2008 hingga tahun lalu. Per September tahun ini, rugi perusahaan Grup Sinarmas ini tercatat Rp939,93 miliar meski pendapatannya naik. Smartfren sudah merugi dalam lima tahun terakhir, sedangkan Bakrie rugi terus dalam 3 tahun terakhir.

Harga saham keduanya juga stagnan. Harga saham BTEL pekan lalu masih Rp50—bertahan sejak 1 November 2012. Smartfren? Sama saja, setali tiga uang. Harganya Rp68 per saham dibandingkan dengan awal November tahun lalu Rp50 per saham. Di mata investor dan analis, saham dua perusahaan ini kurang menarik.  “Kami tidak cover dua emiten ini, ibarat restoran, kalau tidak laku, sulit menawarkannya,” kata seorang kepala riset perusahaan sekuritas.

Model-model Smartfren, photo by Tribunnews

Pendapatan Smartfren paling banyak disokong dari data, sedangkan kontributor terbesar Bakrie masih dari layanan voice dan SMS. Baik Smartfren maupun Bakrie juga terus berupaya meningkatkan kinerja keuangan. Dalam paparan publik 6 Juni lalu, Djoko Tata Ibrahim, Commercial Group Head Smartfren, dan Direktur Keuangan Antony Susilo mengatakan aktivasi smartphone mereka sudah mencapai 500.000 pada kuartal pertama tahun ini. Perseroan juga masih menjajal kerja sama dengan Lenovo dan Xiaomi. Hingga saat ini jaringan Smartfren menjangkau hampir semua pusat populasi Tanah Air dengan jumlah BTS mencapai 5.708, terdiri dari Jawa dan Bali (4.225), Sumatra Utara (689), Sumatra Selatan (403), Kalimantan (117), dan Sulawesi (274).

Manajemen Smartfren berupaya meningkatkan kapasitas dan teknologi jaringan serta menyiapkan dana untuk membayar utang jatuh tempo 2015. Penambahan dana bukan lewat tambahan pinjaman, tapi dengan obligasi wajib konversi guna memperbaiki struktur permodalan dan tidak menambah beban bunga. Meski kerap menggondol penghargaan a.l The Most Wanted Android Phone 2014 dari Lazada dan Indonesia Customes Satisfaction Award, performa bisnis mereka belum terangkat.

Bakrie juga menerapkan sejumlah upaya, di antaranya optimalisasi kapasitas untuk percakapan dan data serta fokus ke Jakarta, Banten, dan Jawa Barat (JBJB)— pasar utama Esia. Bakrie juga memperkuat kemitraan dengan beberapa distributor untuk menjamin ketersediaan handset, meremajakan merek Esia, fokus memperkuat layanan percakapan, dan mendorong pertumbuhan data melaui smart devices. Kolaborasi dengan vendor untuk pengadaan perangkat cerdas LTE juga dijajaki. Selain itu, Bakrie mengontrol ketat biaya, mengendalikan operasi, dan meningkatkan struktur modal melalui re-profil atau penjadwalan kembali kewajiban. Hanya saja, beban kewajiban yang terus naik—sebagian besar karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar—berimbas pada utang dan pinjaman dalam mata uang asing.

Bahkan, baru-baru ini mereka digugat kreditor global bond di Amerika. Dalam penjelasannya ke BEI, Bakrie tengah memproses proposal re-profil pembayaran kupon obligasi. Institusi yang paling besar memegang US Global Bond Bakrie ialah JP Morgan Chase Bank National Association US$184,68 juta (48,6%), Citibank US$141,12 juta (37,1%), dan State Street Bank and Trust Company US$11,50 juta (3,0%). Bakrie Telecom belum membayar kupon obligasi jatuh tempo pada November 2013, Mei 2014, dan 7 November 2014 masing-masing US$21,85 juta.

Di luar persoalan utang Bakrie, peluang perusahaan untuk bertumbuh masih besar di tengah prediksi industri telekomunikasi berbasis CDMA yang belum membaik. Hadirnya teknologi baru seperti 4G LTE membuat emiten telekomunikasi tak bisa menampik untuk menyesuaikan diri. Dalam public expose-nya, manajemen Bakrie optimistis prospek bisnis tetap lantaran penetrasi smartphone di Indonesia baru sekitar 20%. Hanya saja pertumbuhan traffic data tidak sejalan dengan pertumbuhan pendapatan karena tren tarif layanan yang menurun.

Menurut pengamat telekomunikasi Budi Raharja, optimistis itu wajar didengungkan oleh operator. Apalagi teknologi CDMA sebetulnya cukup baik dibandingkan dengan, misalnya, GSM—global system for mobile communication. “Ini masalah persepsi saja, padahal CDMA baik, kalau kita lihat 3G-nya bisa lebih tinggi, tapi entry masuknya itu ke middle class ke bawah,” katanya, pekan lalu. “Jadi bagaimana membangun kembali persepsi teknologi ini saja.”

Satu persoalan lain, yakni bisnis telekomunikasi butuh bujet besar. “Nanti ada 4G LTE, setelah itu ada lagi teknologi lain. Selalu berubah. Maka perusahaan harus punya ‘kantong semar’. Ceruk pasar CDMA, kata Budi, masih besar mengingat teknologi yang saat ini ada pun belum sepenuhnya menunjang aktivitas. “Kadang kita punya teknologi hebat, tapi secara bisnis jelek. Sebetulnya masih ada peluang. Fokus pada coverage dan kualitas. Layanan saat ini saja kurang reliable. Saya saja pakai empat modem dari empat operator karena kualitas parah.”

Analis Trimegah Securities, Gina Novrina Nasution juga menilai sejauh ini sektor CDMA memang belum membaik. Tapi ke depannya teknologi ini akan ditunjang dengan gadget-gadget baru yang dirilis sejumlah merek ponsel terbaru, salah satunya Xiaomi dengan dua kartu SIM—GSM dan CDMA. Apalagi, Gina melihat karakteristik pengguna saat ini yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi 3G dan 4G. “Masyarakat memang memakai 3G atau 4G, tapi untuk voice dan video, orang belum banyak memanfaatkannya. Penetrasi CDMA di berbagai daerah yang jauh juga belum besar. Peluang tetap ada.”

**

JP Morgan memprediksi setidaknya butuh waktu 13 tahun untuk mencapai titik impas belanja modal bagi operator telekomunikasi. Sebab itu, kerja sama jaringan antar-operator atau konsolidasi mesti didorong agar investasi lebih menguntungkan.  Estimasi JP Morgan ini dikutip Bakrie Telecom dalam dokumen paparannya di BEI dan benar-benar mereka tempuh.

Kerja sama Bakrie Telecom dan Smartfren disebut penggabungan jaringan—yang menjadi satu di bawah operasi Smartfren. “Dalam bahasa aksi korporasi bisa saja disebut ‘Smartfren mengakuisisi jaringan milik Bakrie Telecom,’ tapi yang jelas bukan akuisisi perusahaan,” kata Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono, pekan lalu.

Proses semacam itu menurutnya boleh demi menyehatkan kedua perusahaan. Proposal yang diajukan keduanya ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo juga sudah disetujui. Sang dirjen belum bisa berkomentar jauh soal sewa menyewa jaringan ini dan kebijakan baru pemerintah. “Saya masih meeting di Tokyo,” katanya singkat.

Kejelasan hukum ini penting agar jangan sampai kasus dugaan penyalahgunaan kerja sama frekuensi 3G antara Indosat dan PT Indosat Mega Media (IM2)—yang masuk ke ranah hukum—terjadi pada Bakrie dan Smartfren. Dalam kasus Indosat-IM2, mereka dianggap bersalah karena merugikan negara. IM2, sebagai penyelenggara layanan internet, memakai frekuensi milik Indosat untuk jasa internet mobile. Tapi, IM2 tak membayar BHP frekuensi dan hanya membayar sewa penggunaan frekuensi kepada Indosat.

Menurut Nonot, penggabungan jaringan membuat Bakrie Telecom tak lagi terbebani BHP frekuensi, tapi hanya membayar BHP jasa telekomunikasi. BTEL pun tak lagi memiliki lisensi Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) karena sudah dicabut pemerintah. Konsolidasi semacam ini memang sejak lama didorong pemerintah. “Itu cara terbaik untuk menyehatkan industri,” kata Nonot.

Seorang sumber mengungkapkan merger Bakrie dan Smartfren bisa saja terjadi, tetapi masih mencari mekanisme yang tepat mengingat peraturan merger dan akuisisi di industri telekomunikasi belum detail. Ditambah lagi ada izin-izin dan lisensi yang diberikan kepada perusahaan. “Memang sedang dicari mekanisme konsolidasi yang pas,” katanya.

Gandi, by lintas.me

Gandi Sulistiyanto Soeherman, Presiden Komisaris Smartfren dan Managing Director Grup Sinar Mas, belum menjelaskan apakah merger jaringan itu pertanda awal Sinarmas akan mengakuisisi Bakrie atau melakukan merger. “Hubungi Pak Merza, saya masih di luar negeri,” katanya. Direktur Smartfren Merza Fachys menjelaskan ada macam-macam izin, mulai dari izin penyelenggaraan jaringan, penyelenggaraan jasa, dan nilai tambah. Kemitraan dengan Bakrie baru sebatas izin penyelenggaraan jaringan sehingga tidak dicampuradukkan dengan merger korporasi. “Contoh, BTEL punya izin penyelenggaraan SLI [Sambungan Lansung Internasional], nah itu tetap mereka pegang.”

Prinsip kerja sama itu lahir atas dasar keinginan memperbaiki kinerja kedua emiten dan tidak menghilangkan salah satu dari keduanya. “Saya tidak tahu [apakah akan merger secara korporasi], maksudnya kita lihat progress-nya dahulu setelah penggabungan jaringan ini agar sama-sama sehat,” katanya. “Kalau memang apa yang kami inginkan tidak terjadi [atau masih rugi]. Yah polanya harus berubah.” Di sisi lain, Smartfren juga tidak akan mematikan teknologi CDMA meski terus hadir teknologi anyar. “Ada 4G. Ya harus diikuti, tapi apakah yang lama dimatikan? Buktinya 3G masih ada. Kalau masih menguntungkan, misalnya 4G bisa meledak dan bisa untung gede dan sudah saatnya CDMA dimatikan, yah kami tidak ada keharusan mematikan CDMA.”

Analis PT First Asia Capital David Nathanael Sutyanto menilai proses merger yang kemungkinan terjadi bakal memakan waktu lama dan alot. Pasalnya, utang kedua emiten sangat besar. “Merger agak susah karena kondisi keuangan BTEL parah,” katanya. “Kalaupun ada aksi akuisisi, secara logika ya Smartfren akan mencaplok Bakrie Telecom. Jika demikian, BTEL harus memasang harga murah agar Smartfren mau mengakuisisi salah satu anak usaha grup Bakrie tersebut. “Pertimbangannya mau atau enggak FREN caplok BTEL, mengingat BTEL utangnya masih menggunung. Kalau melalui skema akuisisi, harus ditawarkan dengan harga yang sangat miring.”

Namun bagi William Suryawijaya, analis PT Asjaya Indosurya Securities, merger akan menguntungkan kedua belah pihak. Smartren didukung jaringan di daerah, sedangkan Bakrie Telecom punya saham di media sosial Path. Keuntungan ini bagus untuk menyasar kalangan remaja yang tengah menggandrungi jejaring sosial. “Utang BTEL dan FREN masih besar. Kalau mereka merger, harus memikirkan win-win solution. Terkait isu merger, itu kembali lagi ke emiten masing-masing.”

BEI juga belum mendengar jelas kabar ini. Direktur Penilaian Efek BEI Hoesen hanya mengatakan isu tersebut baru sebatas rencana dari kedua belah pihak, tapi belum terealisasi. Jika terjadi akuisisi saham dari emiten tanpa harus merger, memungkinkan asal ada kejelasan keterbukaan kepada publik.

Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida menolak berkomentar sebab dokumen terkait aksi korporasi dari pihak Bakrie dan Smartfren belum masuk. Ia hanya menegaskan semua aksi korporasi emiten sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan pasar modal. Sebagai pengawas pasar modal yang pertama, OJK wajib mengetahui secara jelas dan rinci soal aksi korporasi emiten.

Apalagi, katanya, OJK mengetahui bahwa pada 12 November, Bakrie Telecom kembali melayangkan keterbukaan informasi perihal keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Isinya memberi tenggat 30 hari kepada BTEL untuk merestrukturisasi utang jatuh tempo atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada PT Netwave Multi Media selaku kreditor. Informasi ini menjadi tambahan bagi OJK untuk melakukan pengawasan.

Total kewajiban Bakrie Telecom per Juni 2014 yang menembus Rp10,20 triliun—kewajiban jangka panjang dan jangka pendek—bisa menjadi satu kendala merger atau akuisisi yang tentu butuh pertimbangan serius. Merza tidak menjawab secara pasti soal ini. “Mudah-mudahan, masalah obligasi mereka akan segera solved.”—Bersama dengan Iwan Supriyatna dan Purjono Agus Suhendro.

Words:2.343

Tulisan ini terbit di majalah Bloomberg Businessweek Indonesia, edisi 17 November 2014

HILANGNYA KEPERCAYAAN INVESTOR BUMI

Tambang perseroan, by Vibiznews

“Kami menilai Bumi adalah perusahaan yang paling rentan di antara empat produsen batu bara di Indonesia”

Oleh M. Tahir Saleh

DRAMA lagi-lagi ‘dipentaskan’ oleh direksi PT Bumi Resources Tbk. saat mengadakan paparan publik insidental guna menjelaskan rights issue. Dalam forum yang dihelat pada 6 Oktober pekan lalu, Ari Saptari Hoedaja, orang nomor satu di perusahaan batu bara Grup Bakrie sekaligus salah satu eksekutif yang paling loyal kepada keluarga Bakrie, menumpahkan kekecewaannya kepada para pemegang saham Bumi. Pasalnya, penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue) sebanyak 32,19 miliar saham sepi peminat.

Ari, by Antara

Layaknya adegan sinetron, ia mencurahkan perasaannya di depan para pemegang saham, analis, dan awak media karena sebagian penerbitan hak dalam rights issue tersebut kurang diserap, padahal Bumi membutuhkan uang. 

Akibatnya, rights issue dengan target dana Rp8 triliun hanya menghasilkan Rp3,6 triliun. Penerbitan saham baru dengan harga Rp250 per saham itu mengalami kekurangan permintaan (undersubscription) dan para kreditor tidak bersedia menerima pembayaran pinjaman dalam bentuk saham.

Dari 32,19 miliar saham baru yang semula akan diterbitkan, hanya 15,85 miliar yang diserap: masing-masing 6,9 miliar saham diambil oleh Long Haul Holding Ltd. dan Castleford Holding Ltd. lewat mekanisme konversi utang ke saham. PT Danatama Makmur, broker saham langganan keluarga Bakrie, sebagai pembeli siaga melaksanakan haknya untuk menyerap 2,04 miliar saham, sedangkan investor publik hanya menyerap 11,53 juta saham. “Waktu saya sulit di mana mereka [para pemegang saham]. Berarti pemegang saham tak percaya pada kami,” kata Ari.

Seorang investor ritel lalu menanggapi dingin pernyataan Ari. Dia malah menyatakan kesalahan ada pada manajemen Bumi, salah satunya karena mengerek naik harga pelaksanaan rights issue di atas harga pasar. “Sekarang harganya merosot terus. Kalau saat itu kami serap, kami rugi,” katanya. “Kalau kepercayaan investor pada perusahaan tinggi, mungkin banyak yang mau serap. Kami investor, wajar cari untung.” Investor lain malah meminta Ari menjelaskan alasan pembatalan rights issue. “Jelas dibatalkan, karena mereka minta cash. Mau tidak mau ya dibatalkan. Bagaimana toh,” kata Ari.

Bukan kali ini saja alumnus Institut Teknologi Bandung ini seperti mempertontonkan adegan drama. Pada 2 Oktober dua tahun lalu, dalam forum paparan publik serupa—soal investigasi penyelewengan dana Bumi—Ari juga mencurahkan isi hatinya bagaimana ia memimpin perusahaan batu bara terbesar di Indonesia tersebut. Saat itu, ia menegaskan betapa besar cita-citanya menjadikan Bumi sebagai perusahaan tambang dunia.

Mengenai rights issue, sebetulnya jika terserap semua, sebesar US$275 juta akan dipakai untuk membayar utang kepada lima kreditor, yakni Axis Bank Ltd., Credit Suisse, Deutsche Bank, UBS AG, dan China Development Bank. Dana juga bakal digunakan untuk merealisasikan program konsesi hidrokarbon milik Gallo Oil (Jersey) Ltd. dan studi kelayakan konsesi tambang dan emas yang dimiliki oleh PT Gorontalo Minerals. Setelah saham baru dikembalikan ke portepel, manajemen Bumi kini bernegosiasi dengan para kreditor untuk mengupayakan pelunasan pinjaman-pinjaman tersebut.

Berdasarkan data laporan keuangan tahun lalu, Bumi termasuk tiga emiten dari Grup Bakrie yang mencatatkan nilai ekuitas minus alias defisiensi modal. Dua emiten lainnya adalah PT Bakrie Telecom Tbk. (-Rp1 triliun) dan PT Bakrie and Brothers Tbk. (-Rp2 triliun). Artinya, bila semua aset perusahaan dinego dan uangnya dipakai membayar semua utang, tetap tidak akan cukup. Tahun lalu ekuitas Bumi -US$302,96 juta dengan total kewajiban US$7,31 miliar atau setara dengan Rp80 triliun—total utang US$4,16 miliar.

“[Ini bukti] hilangnya kepercayaan investor terhadap kinerja Bumi,” kata Kepala Riset PT Anugerah Securindo Indah Bertoni Rio. “Kalau dilihat dari kapitalisasi pasar, hampir sama dengan utangnya.” Harga saham emiten berkode BUMI ini diperdagangkan pada Rp160 per 8 Oktober dengan kapitalisasi Rp5,9 triliun, padahal harga pada Oktober 2009 masih sekitar Rp3.200—sahamnya sempat disuspensi pada 25 September dan dibuka lagi pada 7 Oktober.

“Kalau rasio 1:6, harga penutupan Rp190, harga teoritis Rp241 per saham. Jika ditebus Rp250, investor akan rugi. Sebaiknya tidak ditebus, tapi jumlah kepemilikan berkurang sekitar 91%. Lebih baik membeli saham itu setelah rights issue,” kata Rio menganalisis. Dia memperkirakan kinerja emiten pertambangan masih suram seiring rendahnya harga batu bara internasional. Kenaikan performa Bumi pada semester kedua diharapkan bisa memompa harga saham meski dalam jangka pendek.

Brian J. Grieser, Vice President-Senior Analis Moody’s Investors Service Singapore, mengestimasi rendahnya harga batu bara dunia akan menekan kualitas kredit produsen tambang Indonesia. Kelebihan pasokan global batu bara thermal akan menjaga harga tetap tertekan dalam 12-18 bulan ke depan. Kondisi ini bakal melemahkan arus kas dan margin produsen batu bara di Indonesia. “Kami berharap harga rata-rata batu bara termal Newcastle US$75-80 per ton tahun ini dan tidak mengantisipasi rebound yang berarti tahun depan,” tulisnya dalam riset per Agustus. Tahun lalu, Moody’s mencatat harga rata-rata batu bara Newcastle US$84 per ton.

Namun, bagi Brian “Bumi adalah perusahaan yang paling rentan di antara empat produsen batu bara Indonesia.” Tiga produsen batu bara yang dimaksud adalah Adaro Indonesia, Indika Energy, dan Berau Coal Energy. Utang/EBITDA Bumi diprediksi melebihi 10 kali tahun ini, sedangkan Adaro paling tangguh dengan leverage di kisaran 2,5-3.0 kali. Bumi dinilai tak punya kapasitas internal untuk membayar utang jatuh tempo. “Mereka hanya memiliki dua pilihan, menjual saham di dua tambang batu bara utama, KPC [PT Kaltim Prima Coal] dan Arutmin [PT Arutmin Indonesia], atau meminta kreditor mengubah, atau istilahnya memperpanjang jatuh tempo.”

Kendati didera analisis pesimistis, Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bumi Dileep Srivastava tetap mengumbar keyakinan mengingat semester pertama tahun ini perseroan mencetak laba US$168 juta dari rugi US$248,6 juta meski pendapatan turun 15%. “Target produksi kami 90 juta ton, semester pertama sudah 45 juta ton. Tahun depan bisa 100 juta ton, tak ada masalah dengan produksi,” katanya seusai paparan publik hari itu.

Terbit di majalah Bloomberg Businessweek Indonesia, 13 Oktober 2014