NASIB SUSPENSI AAA SECURITIES

Oleh M. Tahir Saleh

SENIN pagi (5/12), Agus mencoba mengontak PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (AAA Securities) karena ingin tahu cara berinvestasi saham. Ia direkomendasikan oleh temannya sejak lama supaya membeli saham lewat broker ini karena tidak repot. Akan tetapi, Agus kurang beruntung, suara seorang staf di seberang telepon menjelaskan kalau perusahaan belum bisa bertransaksi karena aktivitas perdagangan mereka dihentikan sementara oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Pegawai swasta ini akhirnya mencari jawaban ke perusahaan sekuritas lain. “Kaget juga kok enggak bisa daftar, kasihan juga investor lamanya,” Agus menuturkan awal pekan lalu.

Informasi penghentian sementara atau suspensi itu memang tak salah. Sejak 3 Desember 2014, BEI menyuspensi kegiatan usaha AAA Securities sebagai perantara pedagang efek. Alasannya, modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) broker itu tidak memenuhi syarat.

Mengacu pada Peraturan OJK No.V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan MKBD, modal kerja broker dihitung dari jumlah aset lancar perusahaan efek dikurangi seluruh kewajiban dan kewajiban terperingkat (kewajiban belum pasti atau kontinjen dan kewajiban di luar laporan keuangan), ditambah dengan utang subordinasi, dan penyesuaian-penyesuaian lain. Batas minimalnya Rp25 miliar atau 6,25% dari total kewajiban. Singkatnya, MKBD ialah modal minimal yang harus dimiliki perusahaan efek berdasarkan aset dan modal yang dikurangi kewajiban.

Berdasarkan data situs BEI yang diakses pada 8 Januari, nilai modal kerja bersih AAA Securities nol, sedangkan modal dasar dan modal disetor masing-masing Rp300 miliar dan Rp97 miliar. Per November tahun lalu, rata-rata MKBD perseroan Rp27,88 miliar, turun dari November 2013 Rp69,05 miliar. Rata-rata MKBD tertinggi perseroan dibukukan pada Maret 2013 yang menembus Rp95,61 miliar. Suspensi itu menjadi awal pemeriksaan lebih lanjut mengapa jumlah modal bisa menyusut dan di bawah batas minimal.

Sayangnya sejumlah pemangku kepentingan enggan bicara terbuka. Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Margareth Tang juga mendadak mundur menjauh saat ditemui pada pembukaan perdagangan bursa, 2 Januari. “Wah saya no comment deh soal itu, coba tanya bursa saja,” katanya melipir. Informasi juga tak banyak keluar dari Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Hasan Fauzi. “Tapi secara umum, utang perusahaan efek bisa menggerus modalnya. Soal AAA, apakah MKBD-nya berkurang karena utang atau bagaimana? Itu yang tengah diperiksa otoritas,” katanya.

Cerita pemeriksaan ini bermula ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar pemeriksaan rutin terhadap perusahaan sekuritas. Dari pemeriksaan periodik itu, ketahuanlah bahwa MKBD milik AAA Securities nyatanya di bawah ketentuan sehingga perlu penelisikan lebih jauh. Dugaaan sementara terjadi pelanggaran terkait efek nasabah, terindikasi broker itu menggadaikan saham atau repo (repurchasing agreement) nasabah tanpa izin. Benarkah demikian?

Manajemen BEI tak menampik alasan suspensi karena berkurangnya MKBD. Namun, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Uriep Budhi Prasetyo tak mau bicara terbuka soal ini karena masuk ranah otoritas pasar modal. “Awalnya soal MKBD kurang, kalau soal itu [repo saham yang nyangkut] masih diinvestigasi OJK. Baru indikasi terkait repo, jumlahnya saya belum tahu,” katanya.

Jika melongok laporan keuangan AAA Securities per September tahun lalu, perusahaan memiliki utang efek jual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp9,30 miliar dan utang lembaga kliring dan penjaminan Rp67,21 miliar. Total kewajiban AAA Securities mencapai Rp171,71 miliar, sedangkan ekuitasnya Rp161,56 miliar, artinya rasio utang terhadap ekuitas hanya 1,02 kali. Barang yang diperjanjikan adalah efek PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. dengan tanggal transaksi pada 10 Juli, 18 Juli, 21 Juli, 23 Juli 2014. Adapun tanggal dibeli kembali, yakni 10 Januari, 19 Januari, dan 23 Januari tahun ini. Pemeriksaan OJK belum tuntas. “Ini baru indikasi. Kalau indikasi, tidak berarti terbukti. Kalau enggak terbukti, tapi kami sudah sebut nama orang dan pihaknya, dan ternyata tidak terbukti, itu kan sudah merusak citra,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida di Jakarta, pekan lalu. “Namanya pemeriksaan yah belum boleh diinformasikan ke publik sebelum selesai.”

Sebetulnya tidak ada yang salah dengan repo saham. Kesalahan terjadi jika tidak ada izin dari pemilik efek. Broker pun lazim melakukan salah satu transaksi yang cukup diminati pelaku pasar modal ini. Repo adalah transaksi penjualan efek antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian pembelian kembali atas efek yang sama dengan jumlah, harga, dan tanggal yang disepakati. Menurut data KSEI, awalnya transaksi ini tidak dibedakan dalam sistem sehingga regulator tak tahu dan tidak punya data penyelesaian transaksi repo. Tapi kini sudah ada penyempurnaan yang mensyaratkan pemakai jasa KSEI harus menyebutkan underlying transaksi.

Ketika Bloomberg Businessweek Indonesia mencoba menemui Direktur Utama AAA Securities Theodorus Andri Rukminto, yang bersangkutan melimpahkan kepada SRS Lawyers, kantor pengacara di lantai lima Bakrie Tower, Jakarta. Sellya Candrasari, salah satu kuasa hukum AAA Securities, mengatakan yang terjadi sebenarnya hanya perbedaan pencacatan dari perusahaan dengan OJK. “Kami sudah laporkan ke OJK sesuai standar, cuma OJK memandang berbeda. Perbedaan ini yang coba kami klarifikasi pada Jumat 9 Januari,” katanya. Sellya mengaku baru mendengar indikasi tersangkut gadai saham tak berizin.

Bagi AAA Securities, penyusunan laporan MKBD sudah sesuai dengan standar akuntansi, tapi ada beberapa transaksi—termasuk repo—yang tampaknya beda tafsir. “Timnya Pak Andri sudah menyusun, tapi mungkin OJK merasa ‘oh kamu salah menyusunnya, cara menyusun repo misalnya gini’. Nah apakah repo itu punya pemilik gadai atau penerima?” kata Richard Adam dari SRS Lawyers. “Kalau kita pahami hukum, gadai berarti hanya jaminan, nah timbullah perbedaan dengan OJK.”

Hingga saat ini AAA Securities belum bisa memberi informasi lebih jauh mengingat pemanggilan direktur utama perusahaan baru dijadwalkan pada 9 Januari. OJK baru meminta keterangan dari direksi lain, Lulu E. Soekardi, pada Senin 5 Januari. Namun Richard berandai, bila kliennya terbukti tak memenuhi ketentuan, perusahaan akan menempuh permintaan regulator. “Perusahaan dengan size seperti AAA itu, jumlah minimal Rp25 miliar bukan jumlah yang sulit, ekstremnya begitu,” kata Richard. 

“Katakanlah saham [nasabah] diambil, ini andai-andai ya, lapor polisi dong. Jika ada yang merasa sahamnya diembat, logikanya lapor ke polisi. Sepanjang pengetahuan saya, belum ada laporan. Kalau repo kan lazim semua main kayak gini.”

Dia menampik bahwa penunjukan kantor pengacara karena perusahaan tersangkut kasus hukum dengan nasabah, tetapi lebih pada penyusunan dokumentasi hukum. “Selama ini bagian legal mereka enggak ada yang permanen, rata-rata orang keuangan. Kami membantu menyusun semuanya, enggak ada rekayasa,” katanya. Jika pun OJK mengharuskan AAA menyelesaikan seluruhnya, kuasa hukum pun tidak akan menempuh jalur hukum.

Hanya saja suspensi sudah terjadi. Dengan penghentian ini, tentu kerugian ada pada nasabah lama AAA Securities karena tidak bisa melakukan perdagangan. Salah seorang eksekutif perusahaan sekuritas yang menolak disebut namanya mengatakan peralihan nasabah lazimnya tidak dikenakan biaya karena hanya pindah ‘barang’. “Kalau crossing di pasar iya [kena biaya], tapi kalau enggak salah biaya cuma Rp20.000 per jenis efek, terlepas dari volume, jadi memang kerugiannya karena nasabah enggak bisa transaksi dan repot pindah-pindah,” katanya. Dia berharap persoalan tersebut segera selesai dan tidak merugikan nasabah. Richard menegaskan AAA Securities berkomitmen membantu nasabah memindahkan aset ke sekuritas lain karena menjadi tanggung jawab perusahaan. “Kami bantu dong memindahkan supaya mereka bisa dagang, kalau sahamnya jeblok kan kasihan mereka.”

Sampai saat ini BEI masih menunggu hasil pemeriksaan OJK sebelum membuka suspensi. “Tergantung kasusnya. Bisa cepat, ada yang beberapa bulan saja, tapi ada juga yang enggak dibuka-buka [suspensinya],” kata Uriep. Secara tak langsung Uriep menyinggung PT Brent Securities yang disuspensi sejak 22 September 2014, tapi sampai saat ini belum dibuka. “Saya enggak tahu berapa lama untuk AAA Securities ini.”

Tulisan ini terbit di majalah Bloomberg Businessweek Indonesia, edisi 12 Januari 2015

SINYAL MERGER DARI YANG TERSISA

Tiga tahun berturut-turut mencetak rugi, dua operator telekomunikasi berbasis CDMA ini menggabungkan jaringan, indikasi awal merger kedua perusahaan.

Oleh M. Tahir Saleh dan Ratna Wahyuningsih

Anindya, photo by flickr

RABU sore, 14 Maret 2012, Anindya Novyan Bakrie menggelar konferensi pers di sebuah hotel ternama di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Komisaris Utama PT Bakrie Telecom Tbk.—yang kala itu menjabat direktur utama perseroan—membeberkan kerja sama bisnis dengan mitranya, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI). Hadir pula Michael Sampoerna, anak dari taipan Putera Sampoerna, mewakili pihak STI.

Kemitraan yang dimaksud adalah perjanjian jual beli bersyarat. Bakrie Telecom, operator Esia, akan mengakuisisi 35% saham STI, operator Ceria, dengan harga US$21,5 juta. Dalam 3 tahun ke depan, emiten berkode saham BTEL itu bisa menambah kepemilikan hingga 100%. Lantaran belum dapat uang tunai, aksi korporasi akan direalisasikan melalui skema tukar guling saham atau share swap BTEL kepada pemegang saham STI: Sampoerna Strategic dan Polaris Mobile Pte. Ltd. Lewat jual beli bersyarat ini, Sampoerna Strategic dan Polaris akan menggenggam saham Bakrie Telecom.

Tapi kemitraan tersebut hingga kini belum terealisasi penuh. Anindya belum memberi penjelasan berarti. “Kerja sama dengan STI belum terjadi, saat ini kami fokus internal dulu. Setelah kuat, baru kami akan melakukan apa yang sudah direncanakan,” tulis manajemen Bakrie Telecom dalam dokumen paparan publik, 20 Desember tahun lalu.

Setelah aksi korporasi dengan STI belum terealisasi, Bakrie Telecom kembali menempuh strategi baru untuk lebih menggenjot kinerja perseroan. Akhir bulan lalu, Bakrie meneken perjanjian penggabungan usaha penyelenggaraan dan sewa menyewa jaringan telekomunikasi dengan PT Smartfren Telecom Tbk., kompetitornya di bisnis telekomunikasi berbasis code division multiple access (CDMA). Tujuannya menghemat pengeluaran dan efisiensi operasional bagi kedua perusahaan. Penggabungan jaringan ini mencakup base tranceiver station (BTS) hingga spektrum frekuensi 5 MHz di pita 800 MHz. Dengan demikian, Bakrie tak lagi mengoperasikan jaringan, melainkan menyewa ke Smartfren. Di sisi lain, Smartfren menerima tambahan alokasi frekuensi selebar 5 MHz milik Bakrie di pita 800 Mhz.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah merestui aksi tersebut dengan menerbitkan surat izin buat Smartfren. Menariknya, dari perjanjian ini, Bakrie akan menjadi salah satu pemegang saham emiten berkode FREN itu. Besaran saham Bakrie di Smartfren kabarnya bisa mencapai 10-15%. Tapi, manajemen Bakrie enggan mengungkap detailnya. Pihak Smartfren mengatakan komposisi saham baru kelihatan akhir tahun ini. “Besarannya belum tahu secara detail, ada nanti di laporan akhir tahun,” kata Direktur Smartfren Merza Fachys kepada Bloomberg Businessweek Indonesia, Kamis (13/11).

Photo by artistarefill.com

Bakrie Telecom menunjuk PT Asuransi Sinarmas sebagai penjamin (surety) atas pembayaran kewajiban perseroan kepada Kemenkominfo untuk pembayaran biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi dan BHP telekomunikasi. Seandainya jaringan teknologi Smartfren bermigrasi ke teknologi 4G Long Term Evolution (4G LTE), Bakrie Telecom juga diberikan hak ikut serta sehingga membuka peluang bisnis baru melalui teknologi baru tersebut pada frekuensi 850 MHz.

Kendati jaringannya bergabung, Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bakrie Telecom Harya Mitra Hidayat, dalam keterbukaan informasi 3 November, menegaskan kedua emiten tetap menjadi entitas terpisah. Tidak ada penggabungan perusahaan, tak ada pula perubahan aktivitas usaha jasa telekomunikasi.

Sejumlah pelaku pasar menduga, merger jaringan tersebut adalah indikasi awal terjadi konsolidasi antara Bakrie dan Smartfren, sinyal kuat merger menjadi satu entitas bisnis. Namun, manajemen Bakrie seolah mengunci akses informasi soal ini. Direktur Utama Bakrie Telecom Jastiro Abi enggan merespons pesan singkat dan telepon, begitu pula Anindya Bakrie ketika dikontak melalui pesan singkat, telepon, dan surat elektronik. Harya juga belum memberi tanggapan. “Maaf, saya sedang sibuk luar biasa untuk mengatur run operasional perusahaan, tidak bisa merespons segera,” katanya lewat pesan singkat. “Saya lagi perjalanan dinas ke luar negeri.” Surat elektronik yang dikirimkan kepadanya juga bertepuk sebelah tangan.

**

Saat ini bisnis telekomunikasi berbasis CDMA tinggal menyisakan tiga pemain: Smartfren, Bakrie Telecom, dan STI dengan brand Ceria. Smartfren dan Bakrie masing-masing memiliki 5 MHz di frekuensi 850 MHz, sedangkan Ceria di 450 Mhz. Operator CDMA yang sudah tereliminasi ialah Flexi milik PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.—dialihkan ke Kartu AS dan Kartu Halo—dan StarOne kepunyaan PT Indosat Tbk.

Kinerja Ceria belum terungkap karena perusahaan tertutup, sedangkan performa bisnis Smartfren dan Bakrie masih negatif. Berdasarkan laporan keuangan yang dikompilasi Bloomberg Businessweek Indonesia, Bakrie terakhir mencatat laba pada 2010 Rp9,98 miliar, tapi seterusnya mulai 2011 merugi seiring dengan pendapatan yang terus tergerus. Pada kuartal kedua tahun ini—laporan September belum dirilis di Bursa Efek Indonesia (BEI)—rugi Bakrie Telecom mencapai Rp316,83 miliar.

Sejak tahun lalu, emiten yang dikuasai mayoritas oleh PT Bakrie & Brothers Tbk. ini juga mengalami defisiensi modal, alias ekuitas negatif. Itu artinya, jika seluruh aset dijual, lalu uangnya dipakai untuk membayar semua utangnya, tidak akan cukup. Kondisi Smartfren tak jauh beda, terakhir mencatatkan laba pada 2007 sebesar Rp50,35 miliar. Setelah itu ruginya terus membengkak mulai dari 2008 hingga tahun lalu. Per September tahun ini, rugi perusahaan Grup Sinarmas ini tercatat Rp939,93 miliar meski pendapatannya naik. Smartfren sudah merugi dalam lima tahun terakhir, sedangkan Bakrie rugi terus dalam 3 tahun terakhir.

Harga saham keduanya juga stagnan. Harga saham BTEL pekan lalu masih Rp50—bertahan sejak 1 November 2012. Smartfren? Sama saja, setali tiga uang. Harganya Rp68 per saham dibandingkan dengan awal November tahun lalu Rp50 per saham. Di mata investor dan analis, saham dua perusahaan ini kurang menarik.  “Kami tidak cover dua emiten ini, ibarat restoran, kalau tidak laku, sulit menawarkannya,” kata seorang kepala riset perusahaan sekuritas.

Model-model Smartfren, photo by Tribunnews

Pendapatan Smartfren paling banyak disokong dari data, sedangkan kontributor terbesar Bakrie masih dari layanan voice dan SMS. Baik Smartfren maupun Bakrie juga terus berupaya meningkatkan kinerja keuangan. Dalam paparan publik 6 Juni lalu, Djoko Tata Ibrahim, Commercial Group Head Smartfren, dan Direktur Keuangan Antony Susilo mengatakan aktivasi smartphone mereka sudah mencapai 500.000 pada kuartal pertama tahun ini. Perseroan juga masih menjajal kerja sama dengan Lenovo dan Xiaomi. Hingga saat ini jaringan Smartfren menjangkau hampir semua pusat populasi Tanah Air dengan jumlah BTS mencapai 5.708, terdiri dari Jawa dan Bali (4.225), Sumatra Utara (689), Sumatra Selatan (403), Kalimantan (117), dan Sulawesi (274).

Manajemen Smartfren berupaya meningkatkan kapasitas dan teknologi jaringan serta menyiapkan dana untuk membayar utang jatuh tempo 2015. Penambahan dana bukan lewat tambahan pinjaman, tapi dengan obligasi wajib konversi guna memperbaiki struktur permodalan dan tidak menambah beban bunga. Meski kerap menggondol penghargaan a.l The Most Wanted Android Phone 2014 dari Lazada dan Indonesia Customes Satisfaction Award, performa bisnis mereka belum terangkat.

Bakrie juga menerapkan sejumlah upaya, di antaranya optimalisasi kapasitas untuk percakapan dan data serta fokus ke Jakarta, Banten, dan Jawa Barat (JBJB)— pasar utama Esia. Bakrie juga memperkuat kemitraan dengan beberapa distributor untuk menjamin ketersediaan handset, meremajakan merek Esia, fokus memperkuat layanan percakapan, dan mendorong pertumbuhan data melaui smart devices. Kolaborasi dengan vendor untuk pengadaan perangkat cerdas LTE juga dijajaki. Selain itu, Bakrie mengontrol ketat biaya, mengendalikan operasi, dan meningkatkan struktur modal melalui re-profil atau penjadwalan kembali kewajiban. Hanya saja, beban kewajiban yang terus naik—sebagian besar karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar—berimbas pada utang dan pinjaman dalam mata uang asing.

Bahkan, baru-baru ini mereka digugat kreditor global bond di Amerika. Dalam penjelasannya ke BEI, Bakrie tengah memproses proposal re-profil pembayaran kupon obligasi. Institusi yang paling besar memegang US Global Bond Bakrie ialah JP Morgan Chase Bank National Association US$184,68 juta (48,6%), Citibank US$141,12 juta (37,1%), dan State Street Bank and Trust Company US$11,50 juta (3,0%). Bakrie Telecom belum membayar kupon obligasi jatuh tempo pada November 2013, Mei 2014, dan 7 November 2014 masing-masing US$21,85 juta.

Di luar persoalan utang Bakrie, peluang perusahaan untuk bertumbuh masih besar di tengah prediksi industri telekomunikasi berbasis CDMA yang belum membaik. Hadirnya teknologi baru seperti 4G LTE membuat emiten telekomunikasi tak bisa menampik untuk menyesuaikan diri. Dalam public expose-nya, manajemen Bakrie optimistis prospek bisnis tetap lantaran penetrasi smartphone di Indonesia baru sekitar 20%. Hanya saja pertumbuhan traffic data tidak sejalan dengan pertumbuhan pendapatan karena tren tarif layanan yang menurun.

Menurut pengamat telekomunikasi Budi Raharja, optimistis itu wajar didengungkan oleh operator. Apalagi teknologi CDMA sebetulnya cukup baik dibandingkan dengan, misalnya, GSM—global system for mobile communication. “Ini masalah persepsi saja, padahal CDMA baik, kalau kita lihat 3G-nya bisa lebih tinggi, tapi entry masuknya itu ke middle class ke bawah,” katanya, pekan lalu. “Jadi bagaimana membangun kembali persepsi teknologi ini saja.”

Satu persoalan lain, yakni bisnis telekomunikasi butuh bujet besar. “Nanti ada 4G LTE, setelah itu ada lagi teknologi lain. Selalu berubah. Maka perusahaan harus punya ‘kantong semar’. Ceruk pasar CDMA, kata Budi, masih besar mengingat teknologi yang saat ini ada pun belum sepenuhnya menunjang aktivitas. “Kadang kita punya teknologi hebat, tapi secara bisnis jelek. Sebetulnya masih ada peluang. Fokus pada coverage dan kualitas. Layanan saat ini saja kurang reliable. Saya saja pakai empat modem dari empat operator karena kualitas parah.”

Analis Trimegah Securities, Gina Novrina Nasution juga menilai sejauh ini sektor CDMA memang belum membaik. Tapi ke depannya teknologi ini akan ditunjang dengan gadget-gadget baru yang dirilis sejumlah merek ponsel terbaru, salah satunya Xiaomi dengan dua kartu SIM—GSM dan CDMA. Apalagi, Gina melihat karakteristik pengguna saat ini yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi 3G dan 4G. “Masyarakat memang memakai 3G atau 4G, tapi untuk voice dan video, orang belum banyak memanfaatkannya. Penetrasi CDMA di berbagai daerah yang jauh juga belum besar. Peluang tetap ada.”

**

JP Morgan memprediksi setidaknya butuh waktu 13 tahun untuk mencapai titik impas belanja modal bagi operator telekomunikasi. Sebab itu, kerja sama jaringan antar-operator atau konsolidasi mesti didorong agar investasi lebih menguntungkan.  Estimasi JP Morgan ini dikutip Bakrie Telecom dalam dokumen paparannya di BEI dan benar-benar mereka tempuh.

Kerja sama Bakrie Telecom dan Smartfren disebut penggabungan jaringan—yang menjadi satu di bawah operasi Smartfren. “Dalam bahasa aksi korporasi bisa saja disebut ‘Smartfren mengakuisisi jaringan milik Bakrie Telecom,’ tapi yang jelas bukan akuisisi perusahaan,” kata Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono, pekan lalu.

Proses semacam itu menurutnya boleh demi menyehatkan kedua perusahaan. Proposal yang diajukan keduanya ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo juga sudah disetujui. Sang dirjen belum bisa berkomentar jauh soal sewa menyewa jaringan ini dan kebijakan baru pemerintah. “Saya masih meeting di Tokyo,” katanya singkat.

Kejelasan hukum ini penting agar jangan sampai kasus dugaan penyalahgunaan kerja sama frekuensi 3G antara Indosat dan PT Indosat Mega Media (IM2)—yang masuk ke ranah hukum—terjadi pada Bakrie dan Smartfren. Dalam kasus Indosat-IM2, mereka dianggap bersalah karena merugikan negara. IM2, sebagai penyelenggara layanan internet, memakai frekuensi milik Indosat untuk jasa internet mobile. Tapi, IM2 tak membayar BHP frekuensi dan hanya membayar sewa penggunaan frekuensi kepada Indosat.

Menurut Nonot, penggabungan jaringan membuat Bakrie Telecom tak lagi terbebani BHP frekuensi, tapi hanya membayar BHP jasa telekomunikasi. BTEL pun tak lagi memiliki lisensi Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) karena sudah dicabut pemerintah. Konsolidasi semacam ini memang sejak lama didorong pemerintah. “Itu cara terbaik untuk menyehatkan industri,” kata Nonot.

Seorang sumber mengungkapkan merger Bakrie dan Smartfren bisa saja terjadi, tetapi masih mencari mekanisme yang tepat mengingat peraturan merger dan akuisisi di industri telekomunikasi belum detail. Ditambah lagi ada izin-izin dan lisensi yang diberikan kepada perusahaan. “Memang sedang dicari mekanisme konsolidasi yang pas,” katanya.

Gandi, by lintas.me

Gandi Sulistiyanto Soeherman, Presiden Komisaris Smartfren dan Managing Director Grup Sinar Mas, belum menjelaskan apakah merger jaringan itu pertanda awal Sinarmas akan mengakuisisi Bakrie atau melakukan merger. “Hubungi Pak Merza, saya masih di luar negeri,” katanya. Direktur Smartfren Merza Fachys menjelaskan ada macam-macam izin, mulai dari izin penyelenggaraan jaringan, penyelenggaraan jasa, dan nilai tambah. Kemitraan dengan Bakrie baru sebatas izin penyelenggaraan jaringan sehingga tidak dicampuradukkan dengan merger korporasi. “Contoh, BTEL punya izin penyelenggaraan SLI [Sambungan Lansung Internasional], nah itu tetap mereka pegang.”

Prinsip kerja sama itu lahir atas dasar keinginan memperbaiki kinerja kedua emiten dan tidak menghilangkan salah satu dari keduanya. “Saya tidak tahu [apakah akan merger secara korporasi], maksudnya kita lihat progress-nya dahulu setelah penggabungan jaringan ini agar sama-sama sehat,” katanya. “Kalau memang apa yang kami inginkan tidak terjadi [atau masih rugi]. Yah polanya harus berubah.” Di sisi lain, Smartfren juga tidak akan mematikan teknologi CDMA meski terus hadir teknologi anyar. “Ada 4G. Ya harus diikuti, tapi apakah yang lama dimatikan? Buktinya 3G masih ada. Kalau masih menguntungkan, misalnya 4G bisa meledak dan bisa untung gede dan sudah saatnya CDMA dimatikan, yah kami tidak ada keharusan mematikan CDMA.”

Analis PT First Asia Capital David Nathanael Sutyanto menilai proses merger yang kemungkinan terjadi bakal memakan waktu lama dan alot. Pasalnya, utang kedua emiten sangat besar. “Merger agak susah karena kondisi keuangan BTEL parah,” katanya. “Kalaupun ada aksi akuisisi, secara logika ya Smartfren akan mencaplok Bakrie Telecom. Jika demikian, BTEL harus memasang harga murah agar Smartfren mau mengakuisisi salah satu anak usaha grup Bakrie tersebut. “Pertimbangannya mau atau enggak FREN caplok BTEL, mengingat BTEL utangnya masih menggunung. Kalau melalui skema akuisisi, harus ditawarkan dengan harga yang sangat miring.”

Namun bagi William Suryawijaya, analis PT Asjaya Indosurya Securities, merger akan menguntungkan kedua belah pihak. Smartren didukung jaringan di daerah, sedangkan Bakrie Telecom punya saham di media sosial Path. Keuntungan ini bagus untuk menyasar kalangan remaja yang tengah menggandrungi jejaring sosial. “Utang BTEL dan FREN masih besar. Kalau mereka merger, harus memikirkan win-win solution. Terkait isu merger, itu kembali lagi ke emiten masing-masing.”

BEI juga belum mendengar jelas kabar ini. Direktur Penilaian Efek BEI Hoesen hanya mengatakan isu tersebut baru sebatas rencana dari kedua belah pihak, tapi belum terealisasi. Jika terjadi akuisisi saham dari emiten tanpa harus merger, memungkinkan asal ada kejelasan keterbukaan kepada publik.

Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida menolak berkomentar sebab dokumen terkait aksi korporasi dari pihak Bakrie dan Smartfren belum masuk. Ia hanya menegaskan semua aksi korporasi emiten sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan pasar modal. Sebagai pengawas pasar modal yang pertama, OJK wajib mengetahui secara jelas dan rinci soal aksi korporasi emiten.

Apalagi, katanya, OJK mengetahui bahwa pada 12 November, Bakrie Telecom kembali melayangkan keterbukaan informasi perihal keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Isinya memberi tenggat 30 hari kepada BTEL untuk merestrukturisasi utang jatuh tempo atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada PT Netwave Multi Media selaku kreditor. Informasi ini menjadi tambahan bagi OJK untuk melakukan pengawasan.

Total kewajiban Bakrie Telecom per Juni 2014 yang menembus Rp10,20 triliun—kewajiban jangka panjang dan jangka pendek—bisa menjadi satu kendala merger atau akuisisi yang tentu butuh pertimbangan serius. Merza tidak menjawab secara pasti soal ini. “Mudah-mudahan, masalah obligasi mereka akan segera solved.”—Bersama dengan Iwan Supriyatna dan Purjono Agus Suhendro.

Words:2.343

Tulisan ini terbit di majalah Bloomberg Businessweek Indonesia, edisi 17 November 2014

SALING SIKUT BEREBUT SEA WORLD

Ilustrasi, by orlandovocation

Setelah 20 tahun bermitra, kongsi pecah karena perbedaan penafsiran perjanjian dan persentase bagi hasil yang berat sebelah.

Oleh Iwan Supriyatna dan M. Tahir Saleh

SAMBIL menangis tersedu-sedu, Hilman dan Nabila, dua bocah asal Bandung berjalan perlahan menjauhi Sea World, wahana taman biota laut yang dikelola PT Sea World Indonesia (SWI). Sang bunda terus menghibur kedua buah hatinya agar tidak bersedih. Rupanya, jalan-jalan ke Sea World menjadi hadiah bagi keduanya. Hilman berhasil meraih juara satu lomba azan, sedangkan Nabila diterima di sekolah dasar favorit.

Tangisan Hilman dan Nabila bukan karena tak mampu membeli tiket, tetapi harapan dapat menonton ikan-ikan besar di akuarium raksasa Sea World sirna seketika setelah tempat wisata yang terletak di kawasan Taman Impian Jaya Ancol—yang dikelola PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.—ini tak lagi beroperasi. Dari sekian banyak wahana, hanya Sea World yang dipasangi pagar keliling setinggi sekitar 2 meter. “Kalau mengetahui Sea World ditutup, kami tidak akan jauh-jauh datang ke sini, apalagi saya sudah janji sama anak-anak,” tutur Siti Salamah kepada Bloomberg Businessweek Indonesia, pekan lalu.

Tutupnya Sea World membuat keluarga kecil ini mengubah tujuan wisata. Siti masih berharap wahana tersebut dapat dibuka kembali, apalagi dengan harga tiket Rp80.000 pada hari biasa dan Rp90.000 pada akhir pekan, pengunjung bisa mendapatkan edukasi kehidupan biota laut. Pengunjung lain dari Bekasi, Agus Suhendro, pun terpaksa mencari wahana lain di Ancol. Salah satu pedagang di depan Sea World juga menginformasikan memang tidak ada penjualan tiket. “Ada yang bisa masuk, tetapi itu hanya untuk mereka yang sudah membeli tiket secara online.”

Ketika Bloomberg Businessweek Indonesia mengunjungi Sea World pada pekan lalu, tak terlihat pegawai lalu lalang di area seluas 3 hektare dengan luas bangunan 4.500 meter persegi itu. Hanya ada satpam yang sesekali mengamati gerak-gerik pengunjung yang berusaha mencari tahu alasan penutupan tersebut. Baru sekadar melintas, satpam dengan sigap mengingatkan agar tidak mendekati tempat wisata yang berdiri sejak 3 Juni 1994 ini. Tak boleh ada kegiatan di dekat area, padahal tempat ini sebelumnya tidak pernah sepi pengunjung, terutama saat liburan sekolah dan hari raya. Di balik pagar, tampak beberapa orang yang tak jelas mengerjakan apa, sedangkan pagarnya ditempeli spanduk pengumuman mengenai alasan penutupan:

“Kantor hukum Iim Zovito SH, MH, & Rekan....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Agustus 2014 dengan ini.....sarana rekreasi dan fasilitas-fasilitas yang ada pada Undersea World tertutup sementara untuk umum.”

Belakangan ini diketahui penutupan Sea World karena masa kontrak kerja sama 20 tahun antara SWI sebagai pengelola wahana dan PT Pembangunan Jaya Ancol (Jaya Ancol) sebagai pemilik lahan berakhir. Jika merujuk pada perjanjian, kontrak kerja berakhir pada 4 Juni 2014 dan wahana tersebut harus diserahkan kembali ke Jaya Ancol untuk dilakukan negosiasi ulang, tapi SWI keukeh beroperasi hingga September. Lantaran dianggap ‘bandel’, pada 27 September, Jaya Ancol terpaksa menutup wahana yang batu pertamanya diletakkan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu Wiyogo Atmodarminto.

***

Perjodohan bisnis keduanya dimulai pada 21 September 1992 ketika Jaya Ancol—badan usaha milik Pemprov DKI—meneken perjanjian dengan SWI—dulu PT Laras Tropika Nusantara. Perusahaan ini merupakan firma yang masuk dalam Grup Lippo—yang dikendalikan oleh keluarga Riady, meski tidak disebutkan menjadi anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk. “Iya masuk Grup Lippo,” kata Danang Kemayan Jati, Head of Corporate Communications Lippo Karawaci.

Konferensi pers konflik, by Kompas

Kerja sama itu meliputi pembangunan, pengelolaan, dan pengalihan hak atas sarana hiburan Sea World di Taman Impian Jaya Ancol, Kelurahan Ancol, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Skema ini disebut BOT atau built operate and transfer. Proyek Sea World dibangun di atas lahan yang diperoleh Jaya Ancol dari Pemprov DKI—sebagai pemegang 72% saham, selebihnya Pembangunan Jaya 18%, dan publik 9,9%.

SWI memilik hak mengelola wahana selama 20 tahun hingga 4 Juni 2014. Setelah masa perjanjian berakhir, SWI akan mengembalikan tanah dan bangunan beserta sarana penunjang kepada Jaya Ancol. Namun, SWI mempunyai opsi perpanjangan maksimal 20 tahun. Lewat kerja sama ini, Jaya Ancol mendapat imbalan 5% dari penjualan tiket dan 6% dari penjualan bisnis ritel (makanan, minuman, dan barang dagang).

Kuasa hukum Jaya Ancol Iim Zovito Simanungkalit menilai SWI melanggar perjanjian. Kendati ditutup sementara dan akses merawat hewan laut masih diperbolehkan, Iim belum dapat memastikan kapan wahana akan dibuka lagi. Semua bergantung pada itikad baik dari SWI untuk renegosiasi kontrak. “Kami yang punya tanah, kalau mau memperpanjang kontrak, harus dihitung ulang. Jangan disamakan seperti perjanjian 20 tahun silam,” kata Iim ketika dihubungi pekan lalu. “Akan ada perjanjian baru kalau SWI mau mengelolanya lagi.”

Jaya Ancol, kata Iim, sudah mengirim surat kepada SWI sebelum kontrak berakhir, tetapi tak digubris. Mitranya malah menganggap kerja sama secara otomatis diperbaharui dan bakal berakhir pada 2034 tanpa penyerahan aset. SWI juga sudah mengajukan perpanjangan, tetapi persentase bagi hasil diturunkan menjadi 3% yang membuat Jaya Ancol meradang. Namun, Presiden Direktur SWI Yongki E. Salim membantah. Ia malah menyebut Jaya Ancol-lah yang tidak pernah membuka ruang negosiasi. “Sampai sekarang persentase [awal] tidak pernah diturunkan,” tegas Yongki. Hanya saja, pernyataan ini berbeda dengan fakta dalam video rapat bersama Plt. Gubernur DKI Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama pada 15 Juli tahun lalu yang diunggah di situs ahok.org.

Ahok justru menuding ada itikad kurang baik dari Grup Lippo dengan meminta penurunan persentase bagi hasil menjadi 3% dan perpanjangan 30 tahun melebihi ketentuan. “Bapak [Yongki] masih berusaha minta 30 tahun. Itu tidak bisa Pak. Kalau kami lakukan, kami masuk penjara, ujar Ahok yang juga disaksikan Direktur Utama Jaya Ancol Gatot Setyowaluyo. Ahok juga meminta SWI mengembalikan aset terlebih dahulu, baru dilakukan negosiasi ulang sesuai dengan mekanisme BOT.

Setelah penafsiran berbeda soal BOT ini, kasus pun coba diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Badan ini menunjuk Fatimah Achyar sebagai ketua arbitrase dengan anggota majelis Humprey R. Djemat mewakili Jaya Ancol dan Basoeki dipihak SWI. Hasilnya, Jaya Ancol dinyatakan benar. Pihak BANI tak berkenan memberi penjelasan lebih rinci. “Soal case kami diatur oleh kode etik jadi tak bisa, kalau prosedur bisa,” kata Eko Dwi Prasetyo, salah satu panitera BANI, Selasa pekan lalu.

Atas keputusan BANI, SWI menggugat putusan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hasilnya, pengadilan membatalkan ketetapan BANI dengan alasan ada fakta benturan kepentingan—satu institusi—antara saksi Elijana Tansah dan Humprey (meski informasi ini ditampik Humprey). “Faktanya Elijana tak bekerja dan tidak pernah bekerja di kantor hukum Gani Djemat,” kata Humprey dikutip putusan pengadilan tertanggal 30 September. Setelah kalah di pengadilan, pihak Jaya Ancol bersiap menempuh banding.

Tim advokasi SWI Peter Kurniawan menuding Jaya Ancol sengaja memutus hak pengelolaan Sea World. Namun Ahok memastikan sangkaan itu tidak benar. Ahok mewanti-wanti, hanya ada dua opsi pengelolaan Sea World; kerja sama dengan SWI diteruskan dengan renegosiasi kontrak yang lebih menguntungkan atau mengelola sendiri. Bisa juga muncul opsi darurat, yakni menyerahkan kepada pihak lain dengan catatan perusahaan tersebut sudah teruji dan memberi nilai lebih ketimbang SWI. “Kalau sampai ada niat dari direksi Jaya Ancol atau direksi yang sudah pindah [lama] untuk memberikan ke pihak lain karena ada keuntungan pribadi, pasti kami pecat dan pidanakan. Itu saya garansi,” kata mantan bupati Belitung ini.

Ahok menyayangkan jika kasus tersebut bergulir ke meja hijau karena akan merugikan semua pihak dan biota laut. “Apalagi tuntut menuntut, repot banget. Hubungan juga jadi tidak baik, Bapak [Yongki] kunci kami, kami kunci grup Bapak.” Seperti arahan Ahok, Iim juga memaparkan dua poin yang diajukan dalam kontrak baru, yakni pengembalian lahan dan bangunan Sea World ke Jaya Ancol dan penaikan persentase bagi hasil meski ia tak membeberkan nilainya.

**

Perseteruan ini memunculkan kabar bahwa SWI akan memindahkan Sea World ke Sentul, Bogor, Jawa Barat, walaupun informasi ini ditampik manajemen perseroan. Di Sentul, sudah ada Jungleland Adventure Theme Park yang dikelola PT Jungleland Asia dengan luas areal 35 hektare dan lebih dari 31 wahana.

Pantai Ancol, by Jawapos

Jika dibandingkan, misalnya, dengan wahana serupa di luar negeri, Sea World belum banyak inovasi. Dalam situsnya, SeaWorld San Diego bahkan punya satu paus raksasa, pandai beratraksi dan pengunjung dapat menyentuhnya, berinteraksi dengan ikan pembersih kecil yang dengan lembut menggigiti tangan. Meski begitu, Sea World masih menjadi salah satu wisata edukasi yang patut dipertahankan. “Ini kan sarana kreasi masyarakat jadi mesti ada evaluasi kerja sama dari keduanya,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung ketika mendampingi Ahok di Balai Kota.

Setelah ditutup sementara, SWI hampir tak punya pemasukan dari Sea World. Sayangnya Yongki belum membeberkan seberapa besar kontribusi wahana tersebut bagi bisnis perusahaan terafiliasi Grup Lippo ini. Pembagian hasil sangat bergantung jumlah pengunjung. Bila kunjungan banyak, setoran juga naik, begitu pula sebaliknya. “Kewajiban kami ke Jaya Ancol tergantung total pengunjung,” kata Peter Kurniawan, tim kuasa hukum SWI.

Jika menguntungkan bagi SWI, di pihak Jaya Ancol kontribusi Sea World tak signifikan. Berdasarkan laporan keuangan, pendapatan yang masuk kantong emiten dengan kode saham PJAA ini dari Sea World per Juni hanya Rp1,69 milar, sangat kecil, tak sampai 1% dari total pendapatan Jaya Ancol yang mencapai Rp488,17 miliar. Tahun lalu, setoran dari Sea World baru Rp4,22 miliar, menurun dari 2012 Rp4,62 miliar. Penyokong terbesar pendapatan Jaya Ancol dari tiket dan wahana wisata, sisanya dari tanah dan bangunan, pintu gerbang, dan kapal.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengatakan sengketa ini harusnya menjadi evaluasi bagi Pemprov DKI untuk menginventarisasi aset pemda. Pemprov juga diminta meneliti lebih jauh mengenai pola kerja sama pihak ketiga (swasta) yang selama ini justru tak berdampak besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). “Pernah dulu Foke [Gubernur lama Fauzi Bowo] menutup 26 SPBU karena aset tanah salah peruntukan. Harusnya dilakukan lagi audit aset, jangan cuma duduk manis terima setoran,” kata Yayat. “BUMD itu kebanyakan mikir seperti orang sunda, LKMD, lamun kurang minta deui [kalau kurang minta lagi—suntikan modal], jadi secara kinerja kurang,” katanya.

Jika mengacu data Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, tahun ini PAD ditargetkan Rp65,04 triliun, naik dari tahun lalu Rp41,53 triliun. Pendapatan dari BUMD akan masuk ke pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. “Trennya naik [kontribusi BUMD], tapi tidak signifikan. Kontribusi terhadap APBD sekitar 1%,” kata Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi dalam pesan singkatnya.

Lantaran itu, salah satu upaya yang ditempuh Pemprov DKI adalah mengubah skema kerja sama swasta BOT. Perjanjian BOT memang berpotensi salah tafsir soal pengalihan aset. Dalam BOT, pihak ketiga atau investor harus menyerahkan aset, sedangkan dalam pola BTO atau build transfer operate aset diserahkan investor kepada perusahaan pemilik setelah pembangunan selesai. “Nanti akan diubah skemanya, tidak lagi BOT, kami juga akan mengevaluasi aset,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Endang Widjajanti.

Ahok pun mengakui BUMD belum memberi kinerja memuaskan. “Harusnya kami jadi raja properti, faktanya kami pecundang. Itu masalahnya karena terlalu banyak nego-nego enggak bener,” katanya. Soal Sea World, Ahok lagi-lagi menegaskan semua pihak harus mengikuti aturan berlaku. “Kami seneng karena ini investasi pendidikan, [tetapi] saya enggak mau masuk penjara gara-gara Sea World, lebih baik saya nyelem di Belitung daripada soal ikan hiu ini.”

Terbit di majalah Bloomberg Businessweek Indonesia, 27 Oktober 2014

Words: 1.788

BURSA: BERKACA PADA SINGAPURA DAN MALAYSIA

Suasana acara, by Kabargress

Bagaimana otoritas pasar modal menggenjot investor

Oleh M. Tahir Saleh dan Iwan Supriyatna

“AYO buruan,” teriak seorang wanita setengah baya kepada rekannya di dekat bangku tamu Capital Market Expo 2014 di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu pekan lalu.  Perempuan yang diteriaki itu buru-buru mempercepat langkahnya. “Hayo cepat mau ada pembagian doorprize,” katanya sambil menarik tangan temannya. Mereka lalu segera berlari menuju booth-booth pameran berkonsep warung Betawi itu tanpa memedulikan tawaran wawancara. “Duh sama yang lain aja deh,” ujarnya sembari melengos pergi.

Beda lagi dengan Jenny Lisandi. Karyawan swasta ini tak memburu doorprize, ia datang ke Capital Market Expo di Pacific Place—mal di kawasan Sudirman Central Business District—karena ingin berinvestasi di pasar modal. Ia membutuhkan informasi lebih jauh soal saham meski sejujurnya ia sungkan menyambangi mal bergengsi. “Untuk mencapai ke sini, saya harus nebeng tetangga. Tiap tahun, tetangga saya itu ikut acara ini. Kalau saya, perlu ekstra untuk masuk ke sini,” kata Jenny.

Gaya para pengunjung acara pameran dan edukasi pasar modal ini memang macam-macam. Selain Jenny dan dua ibu-ibu tadi, para pengunjung cukup beragam; pekerja kantoran, wirausaha, pelajar, hingga ibu rumah tangga. Mereka memadati sejumlah booth pameran yang diisi oleh emiten, perusahaan sekuritas, manajemen investasi, dana pensiun, asuransi, dan perusahaan teknologi online trading.

Capital Market Expo merupakan hajatan sosialisasi dan edukasi pasar modal yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Aktivitas ini bagian dari Investor Summit and Capital Market Expo (ISCME). Di Jakarta, kegiatannya berlangsung pada 17-18 September, sedangkan di Surabaya pada 20-21 Agustus di Grand City Mall & Convex.

Direktur Utama BEI Ito Warsito mengatakan acara ini hanya sarana edukasi antar-investor ritel dengan direksi emiten. “Jadi kami tidak menargetkan berapa calon investor yang akan masuk,” katanya. “Investor ritel kan susah bertemu direksi, maka dari itu acara ini menjadi momentum yang pas.” Dalam Capital Market Expo, sebanyak 28 emiten mempresentasikan kinerja. Karena tempat terbatas, BEI pun hanya menargetkan 2.500 pengunjung per hari atau 5.000 pengunjung selama perhelatan berlangsung.

Anggarannya tentu tak kecil, mengingat empat institusi itu butuh dana untuk menyewa Grand City Mall dan Pacific Place, ditambah biaya lainnya. Meski mendapat pemasukan sewa lahan dari peserta, pihak BEI enggan membeberkan bujet, begitu pula Pacto Convex Ltd., pihak ketiga yang ditunjuk menangani pameran sejak 2008. Namun, berdasarkan surat undangan kepada emiten, terungkap harga sewa lahan booth untuk acara di Jakarta (3 meter x 2 meter) antara Rp11 juta-12,5 juta per hari, sedangkan di Surabaya dipatok Rp4 juta-6 juta, belum termasuk pajak pertambahan nilai 10%, biaya listrik, telepon, dan internet. “Harga sewa booth dari tahun ke tahun tak berubah. Kami tidak mencari untung karena ini edukasi. Manfaatnya cukup besar. Stakeholder ingin jumlah investor sama dengan jumlah penabung dari hasil edukasi ini,” kata Manajer Humas Pacto Ika Nazarudin kepada Bloomberg Businessweek Indonesia.

Namun, tak bisa dimungkiri Capital Market Expo menjadi ajang menarik calon investor baru terutama pemodal ritel yang jumlahnya masih rendah. Data OJK mencatat, total investor ritel di pasar modal saat ini hanya sekitar 400.000 atau 0,3% dari jumlah masyarakat kelas menengah. Realitas itu memaksa semua pemangku kepentingan baik OJK, BEI, maupun anggota bursa gencar bersosialisasi.

Salah satu investor yang mengenal investasi lewat acara tersebut, Farid Agus Pribadi, mengakui manfaat rutinitas Capital Market Expo. Namun dia menilai upaya stakeholder belum maksimal, gelaran itu seperti kurang greget. “Pak Muliaman Hadad [Ketua OJK] bilang mereka mengincar kelas menengah, tapi saya lihat acara ini kok setiap tahun di mal elite. Kalau ingin sosialisasi jangan pilih mal elite begini. Masyarakat biasa mana mau ke sini?” ujar pengusaha di Surabaya ini. Ia memang sengaja datang ke Jakarta hanya untuk pameran tersebut. “Belum ada terobosan juga dalam hal peraturan untuk investor ritel.”

Agus boleh jadi benar ketika menekankan soal regulasi. Di luar negeri, upaya mendorong investor ritel telah lama mengemuka. Singapura sudah melakukannya 21 tahun yang lalu ketika SingTel menjadi perusahaan publik di Singapore Stock Exchange (SGX) pada Oktober 1993. Ada tiga seri saham A, B, dan C. Saham B menjadi alokasi khusus bagi masyarakat. Harganya didiskon supaya publik berbondong-bondong memperbesar kepemilikan atas saham perusahaan. Malaysia pun mendorong investor ritel saat penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) Tenaga Nasional Berhad, perusahaan listrik terbesar di Malaysia.

SGX juga mengajukan aturan IPO baru termasuk kewajiban menyediakan saham seri (tranche) bagi investor ritel minimal 5% dari total saham perdana. Ini terungkap dalam dokumen yang dirilis firma hukum internasional, Freshfields Bruckhaus Deringer, November dua tahun lalu. Langkah SGX ini kontras dengan aturan IPO bursa lain yang cenderung ditawarkan kepada investor institusi—kecuali Hong Kong yang wajib mengalokasikan saham ritel 10%.

Bursa Singapura juga mengajukan mekanisme clawback atau pembeli siaga investor ritel. Jadi emiten wajib mengalokasikan minimal 10% saham ke ritel asal permintaan IPO dari ritel kelebihan permintaan 15 kali. Porsi saham ritel wajib 20% bila saham perdana kelebihan permintaan hingga 50 kali dari investor ritel. Tapi bila minat tak sampai 5%, saham itu bisa dialokasikan ke investor institusi. “Di Amerika dan Eropa, IPO cenderung ke institusi, kecuali perusahaan terkenal macam Facebook di Amerika dan Direct Line di Inggris,” tulis Teresa Co, Stephen Revell, dan David Cotton dalam dokumen tersebut. Bursa Malaysia Bhd, seperti dilansir The Edge Financial Daily, juga bakal menaikkan porsi ritel lewat regulasi karena selama ini investment banking atau para penjamin emisi bebas mengalokasikan saham IPO ke institusi dan private—seperti di Indonesia.

Ito pernah menegaskan bursa efek belum mewajibkan porsi saham ritel karena masih terkendala. Besaran alokasi, katanya, bergantung pada emiten dan penjamin pelaksana emisi. Selama ini, bursa efek hanya mengimbau agar porsi saham IPO bagi ritel tidak terlalu kecil sehingga investor ketengan bisa merasakan saham perdana. Rendahnya porsi ritel dinilai karena penjamin emisi enggan mengambil risiko atas saham yang tidak diserap oleh publik. Ujung-ujungnya perusahaan sekuritas yang akhirnya menyerap. Selain itu, perusahaan efek khawatir pada hari perdana listing pemodal ritel ramai-ramai melepas sahamnya di pasar. Ini dapat menekan harga saham.

Kendati BEI tak berdiam diri dan tengah merealisasikan aturan free float (jumlah kepemilikan saham publik) minimal 7,5%, sosialisasi lewat gelaran itu tampaknya belum berdampak signifikan. Perlu ada regulasi penopang yang bisa paralel dengan langkah edukasi. Strategi konvensional mestinya tak melulu menjadi yang terdepan meski sosialisasi dan edukasi tetap merupakan kunci bagi pengenalan pasar modal. Jangan sampai Investor Summit hanya menjadi ajang mencari doorprize atau goody bags.  

Terbit di majalah Bloomberg Businessweek Indonesia, 28 September 2014