Menanti sistem informasi debitur multifinance

Miftakh Mawlia belum lama ini dihubungi oleh salah satu pria asing yang mengaku sebagai calon debitur di wilayah Bekasi. Si lawan bicara menanyakan proses kredit mobil.

Staf kredit PT Trihamas Finance ini pun sigap memberikan penjelasan yang profesional mengenai prosedur pengambilan kredit mobil.

Sederhana dan lugas. Ternyata kredit mobil tak rumit prosesnya. Tinggal menghubungi kantor cabang dekat rumah dan mengajukan keinginan mau jenis mobil apa, warna apa, tahun berapa, atau merek apa.

Selang beberapa waktu, kantor cabang akan mencari mobil yang dimaksud di diler-diler yang sudah kerja sama. Jika kosong, alternatifnya konsumen akan ditawari opsi lain. "Kalau enggak ada ya kami usahakan menawari dengan pilihan lain, siapa tahu cocok," tuturnya.

Jika barang yang dimaksud ada, konsumen diminta datang langsung ke kantor cabang untuk memastikan benarkah pemilik suara di seberang itu hanya mau kenalan atau memang calon pengutang.

"Kalau benar ya langsung didata identitasnya, rumahnya, kerjanya di mana, tujuannya untuk survei," ujar Miftakh.

Ya survei, ini proses standar yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan (multifinance) guna menghindari debitur abu-abu yang suka menggelembungkan kredit macet (non performing loan/NPL).

Tentu survei yang dilakukan memakan waktu yang lama dan tidak efisien bagi konsumen yang kadung butuh cepat.

Rekam jejak

Yang jadi pertanyaan bagaimana lembaga keuangan nonbank (LKNB) bisa tahu rekam jejak calon debitur sebelum keputusan bisnis dikeluarkan tanpa harus survei terlebih dahulu seperti halnya perbankan?

Sebenarnya, sejak Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Muliaman D. Hadad menandatangani kerja sama dengan Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany pada medio 2007, LKNB seperti multifinance bisa menggunakan SID atau Sistem Informasi Debitur.

Ini adalah pengejawantahan Peraturan Bank Indonesia No. 1/7PBI/ 1999 tentang Sistem Informasi Debitur.

Singkatnya, SID merupakan sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur, hasil laporan yang diterima BI dari pelapor SID yang terdiri dari Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan LKNB. Output yang diperoleh dari pengecekan itu disebut Informasi Debitur Individual (IDI).

Dengan ini, multifinance-tidak hanya kantor pusat, tetapi cabang-bisa tahu hal-hal yang berkaitan dengan kondisi pembayaran debitur, track record tunggakan dan kualitas kredit, apakah status pembayarannya lancar, kurang lancar, seret, dalam perhatian khusus, diragukan atau macet.

Bukan hanya ratusan debitur, multifinance bisa mengakses data debitur dari 126 bank umum, 575 BPR yang total aset di atas Rp10 miliar, dan 6 LKNB dengan jumlah total debitur sekitar 36,9 juta per Februari 2009.

Sayangnya, meskipun BI saat ini terus mendorong LKNB mengikuti SID, tapi baru ada 6 LKNB yang sudah menjadi pelapor dan akan menyusul 8 LKNB yang kini mempersiapkan kepesertaannya.

Keenam itu ialah PT GE Finance, PT AEON Credit Services, PT Buana Finance Tbk, PT IFS Capital Indonesia, PT Bhakti Finance, dan PT Permodalan Nasional Madani.

Adapun 'murid baru' lainnya yakni PT Olympindo Multi Finance, PT BII Finance Center, PT Mashill International Finance, PT Orix Indonesia Finance, dan PT Batavia Prosperindo Finance, PT Cahya Gold Prasetya Finance, PT Consumer Finance Indonesia, dan PT Sarana Multikriya Finansial (Persero).

Positifnya, Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK M Ihsanuddin menambahkan, perlahan tapi pasti akan ada 25 multifinance yang menjajaki SID. Baru menjajaki, tapi itu sudah jadi kabar menggembirakan guna kepentingan bersama.

Ibarat bayi prematur, SID belum lengkap benar. Salah satu masalah utama ialah perbedaan karakteristik perbankan dan LKNB dalam format pelaporan debitur.

Masalah lain ialah, sejumlah multifinance besar juga mengeluhkan perbedaan jumlah debiturnya dengan milik multifinance yang dikategorikan kecil.

Hal itu yang kemudian menjadi batu sandungan bagi multifinance besar mendaftar SID.

"Yang jadi kendala kami belum ikut SID adalah bagaimana kami mendata konsumen lama yang sudah eksis, sementara yang mudah bagi kami dan sebagian besar perusahaan lain baik kecil dan besar itu adalah data konsumen baru," kata Gunawan, Direktur PT Indomobil Finance Indonesia.

Parahnya, ada kekhawatiran sebagian multifinance jika data konsumennya dibagi kepada multifinance lain, takutnya terjadi perebutan konsumen oleh oknum-oknum tertentu.

Apalagi saat ini bisnis pembiayaan belum meningkat pesat sebagaimana tahun lalu yang melejit. Singkatnya, siapa yang mau nasabahnya direbut?

Akses data

Mengatasi hal wajar dalam bisnis ini, Joni Swastanto, Direktur Perizinan dan Informasi Perbankan BI, mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan akses tertentu bagi sedikitnya 3 otoritas dalam satu perusahaan.

"Jadi jangan khawatir karena setingkat pegawai biasa tidak akan bisa sembarangan masuk ke sana [SID]," kata Jony.

Untuk menarik perusahaan lain, Ketua Umum APPI Wiwie Kurnia juga mengharapkan BI segera memperbaiki sistem reply data agar memudahkan data reguler yang diperlukan mengenai konsumen bisa cepat didapat.

Dan satu lagi, SID harus didukung oleh single indentity number atau nomor identitas tunggal seperti yang diterapkan di luar negeri guna mempermudah pencarian data dan memperlancar proses pemberian kredit.

Dengan dukungan sejumlah pihak serta kemauan dalam meningkatkan perekonomian, seharusnya SID tersebut dapat segera disempurnakan bagi multifinance.

Mengingat, kuartal II/2009 ini diproyeksikan bisnis multifinance kembali menggiat lagi. Jangan sampai tingkat NPL juga ikutan melejit. (redaksi@bisnis.co.id)

Ditulis oleh M. Tahir, dikutip dari Harian Bisnis Indonesia, edisi 16 April 2009
Gambar: matanews.com