Jumat, 21 November 2014

SALING SIKUT BEREBUT SEA WORLD

Ilustrasi, by orlandovocation
Setelah 20 tahun bermitra, kongsi pecah karena perbedaan penafsiran perjanjian dan persentase bagi hasil yang berat sebelah.

Oleh Iwan Supriyatna dan M. Tahir Saleh

SAMBIL menangis tersedu-sedu, Hilman dan Nabila, dua bocah asal Bandung berjalan perlahan menjauhi Sea World, wahana taman biota laut yang dikelola PT Sea World Indonesia (SWI). Sang bunda terus menghibur kedua buah hatinya agar tidak bersedih. Rupanya, jalan-jalan ke Sea World menjadi hadiah bagi keduanya. Hilman berhasil meraih juara satu lomba azan, sedangkan Nabila diterima di sekolah dasar favorit.

Tangisan Hilman dan Nabila bukan karena tak mampu membeli tiket, tetapi harapan dapat menonton ikan-ikan besar di akuarium raksasa Sea World sirna seketika setelah tempat wisata yang terletak di kawasan Taman Impian Jaya Ancol—yang dikelola PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.—ini tak lagi beroperasi. Dari sekian banyak wahana, hanya Sea World yang dipasangi pagar keliling setinggi sekitar 2 meter. “Kalau mengetahui Sea World ditutup, kami tidak akan jauh-jauh datang ke sini, apalagi saya sudah janji sama anak-anak,” tutur Siti Salamah kepada Bloomberg Businessweek Indonesia, pekan lalu.

Tutupnya Sea World membuat keluarga kecil ini mengubah tujuan wisata. Siti masih berharap wahana tersebut dapat dibuka kembali, apalagi dengan harga tiket Rp80.000 pada hari biasa dan Rp90.000 pada akhir pekan, pengunjung bisa mendapatkan edukasi kehidupan biota laut. Pengunjung lain dari Bekasi, Agus Suhendro, pun terpaksa mencari wahana lain di Ancol. Salah satu pedagang di depan Sea World juga menginformasikan memang tidak ada penjualan tiket. “Ada yang bisa masuk, tetapi itu hanya untuk mereka yang sudah membeli tiket secara online.”

Ketika Bloomberg Businessweek Indonesia mengunjungi Sea World pada pekan lalu, tak terlihat pegawai lalu lalang di area seluas 3 hektare dengan luas bangunan 4.500 meter persegi itu. Hanya ada satpam yang sesekali mengamati gerak-gerik pengunjung yang berusaha mencari tahu alasan penutupan tersebut. Baru sekadar melintas, satpam dengan sigap mengingatkan agar tidak mendekati tempat wisata yang berdiri sejak 3 Juni 1994 ini. Tak boleh ada kegiatan di dekat area, padahal tempat ini sebelumnya tidak pernah sepi pengunjung, terutama saat liburan sekolah dan hari raya. Di balik pagar, tampak beberapa orang yang tak jelas mengerjakan apa, sedangkan pagarnya ditempeli spanduk pengumuman mengenai alasan penutupan:

Kantor hukum Iim Zovito SH, MH, & Rekan....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Agustus 2014 dengan ini.....sarana rekreasi dan fasilitas-fasilitas yang ada pada Undersea World tertutup sementara untuk umum.”

Belakangan ini diketahui penutupan Sea World karena masa kontrak kerja sama 20 tahun antara SWI sebagai pengelola wahana dan PT Pembangunan Jaya Ancol (Jaya Ancol) sebagai pemilik lahan berakhir. Jika merujuk pada perjanjian, kontrak kerja berakhir pada 4 Juni 2014 dan wahana tersebut harus diserahkan kembali ke Jaya Ancol untuk dilakukan negosiasi ulang, tapi SWI keukeh beroperasi hingga September. Lantaran dianggap ‘bandel’, pada 27 September, Jaya Ancol terpaksa menutup wahana yang batu pertamanya diletakkan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu Wiyogo Atmodarminto.


***
Perjodohan bisnis keduanya dimulai pada 21 September 1992 ketika Jaya Ancol—badan usaha milik Pemprov DKI—meneken perjanjian dengan SWI—dulu PT Laras Tropika Nusantara. Perusahaan ini merupakan firma yang masuk dalam Grup Lippo—yang dikendalikan oleh keluarga Riady, meski tidak disebutkan menjadi anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk. “Iya masuk Grup Lippo,” kata Danang Kemayan Jati, Head of Corporate Communications Lippo Karawaci.

Konferensi pers konflik, by Kompas
Kerja sama itu meliputi pembangunan, pengelolaan, dan pengalihan hak atas sarana hiburan Sea World di Taman Impian Jaya Ancol, Kelurahan Ancol, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Skema ini disebut BOT atau built operate and transfer. Proyek Sea World dibangun di atas lahan yang diperoleh Jaya Ancol dari Pemprov DKI—sebagai pemegang 72% saham, selebihnya Pembangunan Jaya 18%, dan publik 9,9%.

SWI memilik hak mengelola wahana selama 20 tahun hingga 4 Juni 2014. Setelah masa perjanjian berakhir, SWI akan mengembalikan tanah dan bangunan beserta sarana penunjang kepada Jaya Ancol. Namun, SWI mempunyai opsi perpanjangan maksimal 20 tahun. Lewat kerja sama ini, Jaya Ancol mendapat imbalan 5% dari penjualan tiket dan 6% dari penjualan bisnis ritel (makanan, minuman, dan barang dagang).

Kuasa hukum Jaya Ancol Iim Zovito Simanungkalit menilai SWI melanggar perjanjian. Kendati ditutup sementara dan akses merawat hewan laut masih diperbolehkan, Iim belum dapat memastikan kapan wahana akan dibuka lagi. Semua bergantung pada itikad baik dari SWI untuk renegosiasi kontrak. “Kami yang punya tanah, kalau mau memperpanjang kontrak, harus dihitung ulang. Jangan disamakan seperti perjanjian 20 tahun silam,” kata Iim ketika dihubungi pekan lalu. “Akan ada perjanjian baru kalau SWI mau mengelolanya lagi.”

Jaya Ancol, kata Iim, sudah mengirim surat kepada SWI sebelum kontrak berakhir, tetapi tak digubris. Mitranya malah menganggap kerja sama secara otomatis diperbaharui dan bakal berakhir pada 2034 tanpa penyerahan aset. SWI juga sudah mengajukan perpanjangan, tetapi persentase bagi hasil diturunkan menjadi 3% yang membuat Jaya Ancol meradang. Namun, Presiden Direktur SWI Yongki E. Salim membantah. Ia malah menyebut Jaya Ancol-lah yang tidak pernah membuka ruang negosiasi. “Sampai sekarang persentase [awal] tidak pernah diturunkan,” tegas Yongki. Hanya saja, pernyataan ini berbeda dengan fakta dalam video rapat bersama Plt. Gubernur DKI Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama pada 15 Juli tahun lalu yang diunggah di situs ahok.org.

Ahok justru menuding ada itikad kurang baik dari Grup Lippo dengan meminta penurunan persentase bagi hasil menjadi 3% dan perpanjangan 30 tahun melebihi ketentuan. “Bapak [Yongki] masih berusaha minta 30 tahun. Itu tidak bisa Pak. Kalau kami lakukan, kami masuk penjara, ujar Ahok yang juga disaksikan Direktur Utama Jaya Ancol Gatot Setyowaluyo. Ahok juga meminta SWI mengembalikan aset terlebih dahulu, baru dilakukan negosiasi ulang sesuai dengan mekanisme BOT.

Setelah penafsiran berbeda soal BOT ini, kasus pun coba diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Badan ini menunjuk Fatimah Achyar sebagai ketua arbitrase dengan anggota majelis Humprey R. Djemat mewakili Jaya Ancol dan Basoeki dipihak SWI. Hasilnya, Jaya Ancol dinyatakan benar. Pihak BANI tak berkenan memberi penjelasan lebih rinci. “Soal case kami diatur oleh kode etik jadi tak bisa, kalau prosedur bisa,” kata Eko Dwi Prasetyo, salah satu panitera BANI, Selasa pekan lalu.

Atas keputusan BANI, SWI menggugat putusan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hasilnya, pengadilan membatalkan ketetapan BANI dengan alasan ada fakta benturan kepentingan—satu institusi—antara saksi Elijana Tansah dan Humprey (meski informasi ini ditampik Humprey). “Faktanya Elijana tak bekerja dan tidak pernah bekerja di kantor hukum Gani Djemat,” kata Humprey dikutip putusan pengadilan tertanggal 30 September. Setelah kalah di pengadilan, pihak Jaya Ancol bersiap menempuh banding.

Tim advokasi SWI Peter Kurniawan menuding Jaya Ancol sengaja memutus hak pengelolaan Sea World. Namun Ahok memastikan sangkaan itu tidak benar. Ahok mewanti-wanti, hanya ada dua opsi pengelolaan Sea World; kerja sama dengan SWI diteruskan dengan renegosiasi kontrak yang lebih menguntungkan atau mengelola sendiri. Bisa juga muncul opsi darurat, yakni menyerahkan kepada pihak lain dengan catatan perusahaan tersebut sudah teruji dan memberi nilai lebih ketimbang SWI. “Kalau sampai ada niat dari direksi Jaya Ancol atau direksi yang sudah pindah [lama] untuk memberikan ke pihak lain karena ada keuntungan pribadi, pasti kami pecat dan pidanakan. Itu saya garansi,” kata mantan bupati Belitung ini.

Ahok menyayangkan jika kasus tersebut bergulir ke meja hijau karena akan merugikan semua pihak dan biota laut. “Apalagi tuntut menuntut, repot banget. Hubungan juga jadi tidak baik, Bapak [Yongki] kunci kami, kami kunci grup Bapak.” Seperti arahan Ahok, Iim juga memaparkan dua poin yang diajukan dalam kontrak baru, yakni pengembalian lahan dan bangunan Sea World ke Jaya Ancol dan penaikan persentase bagi hasil meski ia tak membeberkan nilainya.

**

Perseteruan ini memunculkan kabar bahwa SWI akan memindahkan Sea World ke Sentul, Bogor, Jawa Barat, walaupun informasi ini ditampik manajemen perseroan. Di Sentul, sudah ada Jungleland Adventure Theme Park yang dikelola PT Jungleland Asia dengan luas areal 35 hektare dan lebih dari 31 wahana.

Pantai Ancol, by Jawapos
Jika dibandingkan, misalnya, dengan wahana serupa di luar negeri, Sea World belum banyak inovasi. Dalam situsnya, SeaWorld San Diego bahkan punya satu paus raksasa, pandai beratraksi dan pengunjung dapat menyentuhnya, berinteraksi dengan ikan pembersih kecil yang dengan lembut menggigiti tangan. Meski begitu, Sea World masih menjadi salah satu wisata edukasi yang patut dipertahankan. “Ini kan sarana kreasi masyarakat jadi mesti ada evaluasi kerja sama dari keduanya,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung ketika mendampingi Ahok di Balai Kota.

Setelah ditutup sementara, SWI hampir tak punya pemasukan dari Sea World. Sayangnya Yongki belum membeberkan seberapa besar kontribusi wahana tersebut bagi bisnis perusahaan terafiliasi Grup Lippo ini. Pembagian hasil sangat bergantung jumlah pengunjung. Bila kunjungan banyak, setoran juga naik, begitu pula sebaliknya. “Kewajiban kami ke Jaya Ancol tergantung total pengunjung,” kata Peter Kurniawan, tim kuasa hukum SWI.
Jika menguntungkan bagi SWI, di pihak Jaya Ancol kontribusi Sea World tak signifikan. Berdasarkan laporan keuangan, pendapatan yang masuk kantong emiten dengan kode saham PJAA ini dari Sea World per Juni hanya Rp1,69 milar, sangat kecil, tak sampai 1% dari total pendapatan Jaya Ancol yang mencapai Rp488,17 miliar. Tahun lalu, setoran dari Sea World baru Rp4,22 miliar, menurun dari 2012 Rp4,62 miliar. Penyokong terbesar pendapatan Jaya Ancol dari tiket dan wahana wisata, sisanya dari tanah dan bangunan, pintu gerbang, dan kapal.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengatakan sengketa ini harusnya menjadi evaluasi bagi Pemprov DKI untuk menginventarisasi aset pemda. Pemprov juga diminta meneliti lebih jauh mengenai pola kerja sama pihak ketiga (swasta) yang selama ini justru tak berdampak besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). “Pernah dulu Foke [Gubernur lama Fauzi Bowo] menutup 26 SPBU karena aset tanah salah peruntukan. Harusnya dilakukan lagi audit aset, jangan cuma duduk manis terima setoran,” kata Yayat. “BUMD itu kebanyakan mikir seperti orang sunda, LKMD, lamun kurang minta deui [kalau kurang minta lagi—suntikan modal], jadi secara kinerja kurang,” katanya.

Jika mengacu data Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, tahun ini PAD ditargetkan Rp65,04 triliun, naik dari tahun lalu Rp41,53 triliun. Pendapatan dari BUMD akan masuk ke pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. “Trennya naik [kontribusi BUMD], tapi tidak signifikan. Kontribusi terhadap APBD sekitar 1%,” kata Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi dalam pesan singkatnya.

Lantaran itu, salah satu upaya yang ditempuh Pemprov DKI adalah mengubah skema kerja sama swasta BOT. Perjanjian BOT memang berpotensi salah tafsir soal pengalihan aset. Dalam BOT, pihak ketiga atau investor harus menyerahkan aset, sedangkan dalam pola BTO atau build transfer operate aset diserahkan investor kepada perusahaan pemilik setelah pembangunan selesai. “Nanti akan diubah skemanya, tidak lagi BOT, kami juga akan mengevaluasi aset,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Endang Widjajanti.

Ahok pun mengakui BUMD belum memberi kinerja memuaskan. “Harusnya kami jadi raja properti, faktanya kami pecundang. Itu masalahnya karena terlalu banyak nego-nego enggak bener,” katanya. Soal Sea World, Ahok lagi-lagi menegaskan semua pihak harus mengikuti aturan berlaku. “Kami seneng karena ini investasi pendidikan, [tetapi] saya enggak mau masuk penjara gara-gara Sea World, lebih baik saya nyelem di Belitung daripada soal ikan hiu ini.”

Terbit di majalah Bloomberg Businessweek Indonesia, 27 Oktober 2014
Words: 1.788

Senin, 17 November 2014

HILANGNYA KEPERCAYAAN INVESTOR BUMI

Tambang perseroan, by Vibiznews
“Kami menilai Bumi adalah perusahaan yang paling rentan di antara empat produsen batu bara di Indonesia”

Oleh M. Tahir Saleh

DRAMA lagi-lagi ‘dipentaskan’ oleh direksi PT Bumi Resources Tbk. saat mengadakan paparan publik insidental guna menjelaskan rights issue. Dalam forum yang dihelat pada 6 Oktober pekan lalu, Ari Saptari Hoedaja, orang nomor satu di perusahaan batu bara Grup Bakrie sekaligus salah satu eksekutif yang paling loyal kepada keluarga Bakrie, menumpahkan kekecewaannya kepada para pemegang saham Bumi. Pasalnya, penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue) sebanyak 32,19 miliar saham sepi peminat.

Ari, by Antara
Layaknya adegan sinetron, ia mencurahkan perasaannya di depan para pemegang saham, analis, dan awak media karena sebagian penerbitan hak dalam rights issue tersebut kurang diserap, padahal Bumi membutuhkan uang. 

Akibatnya, rights issue dengan target dana Rp8 triliun hanya menghasilkan Rp3,6 triliun. Penerbitan saham baru dengan harga Rp250 per saham itu mengalami kekurangan permintaan (undersubscription) dan para kreditor tidak bersedia menerima pembayaran pinjaman dalam bentuk saham.

Dari 32,19 miliar saham baru yang semula akan diterbitkan, hanya 15,85 miliar yang diserap: masing-masing 6,9 miliar saham diambil oleh Long Haul Holding Ltd. dan Castleford Holding Ltd. lewat mekanisme konversi utang ke saham. PT Danatama Makmur, broker saham langganan keluarga Bakrie, sebagai pembeli siaga melaksanakan haknya untuk menyerap 2,04 miliar saham, sedangkan investor publik hanya menyerap 11,53 juta saham. “Waktu saya sulit di mana mereka [para pemegang saham]. Berarti pemegang saham tak percaya pada kami,” kata Ari.

Seorang investor ritel lalu menanggapi dingin pernyataan Ari. Dia malah menyatakan kesalahan ada pada manajemen Bumi, salah satunya karena mengerek naik harga pelaksanaan rights issue di atas harga pasar. “Sekarang harganya merosot terus. Kalau saat itu kami serap, kami rugi,” katanya. “Kalau kepercayaan investor pada perusahaan tinggi, mungkin banyak yang mau serap. Kami investor, wajar cari untung.” Investor lain malah meminta Ari menjelaskan alasan pembatalan rights issue. “Jelas dibatalkan, karena mereka minta cash. Mau tidak mau ya dibatalkan. Bagaimana toh,” kata Ari.

Bukan kali ini saja alumnus Institut Teknologi Bandung ini seperti mempertontonkan adegan drama. Pada 2 Oktober dua tahun lalu, dalam forum paparan publik serupa—soal investigasi penyelewengan dana Bumi—Ari juga mencurahkan isi hatinya bagaimana ia memimpin perusahaan batu bara terbesar di Indonesia tersebut. Saat itu, ia menegaskan betapa besar cita-citanya menjadikan Bumi sebagai perusahaan tambang dunia.

Mengenai rights issue, sebetulnya jika terserap semua, sebesar US$275 juta akan dipakai untuk membayar utang kepada lima kreditor, yakni Axis Bank Ltd., Credit Suisse, Deutsche Bank, UBS AG, dan China Development Bank. Dana juga bakal digunakan untuk merealisasikan program konsesi hidrokarbon milik Gallo Oil (Jersey) Ltd. dan studi kelayakan konsesi tambang dan emas yang dimiliki oleh PT Gorontalo Minerals. Setelah saham baru dikembalikan ke portepel, manajemen Bumi kini bernegosiasi dengan para kreditor untuk mengupayakan pelunasan pinjaman-pinjaman tersebut.

Berdasarkan data laporan keuangan tahun lalu, Bumi termasuk tiga emiten dari Grup Bakrie yang mencatatkan nilai ekuitas minus alias defisiensi modal. Dua emiten lainnya adalah PT Bakrie Telecom Tbk. (-Rp1 triliun) dan PT Bakrie and Brothers Tbk. (-Rp2 triliun). Artinya, bila semua aset perusahaan dinego dan uangnya dipakai membayar semua utang, tetap tidak akan cukup. Tahun lalu ekuitas Bumi -US$302,96 juta dengan total kewajiban US$7,31 miliar atau setara dengan Rp80 triliun—total utang US$4,16 miliar.

“[Ini bukti] hilangnya kepercayaan investor terhadap kinerja Bumi,” kata Kepala Riset PT Anugerah Securindo Indah Bertoni Rio. “Kalau dilihat dari kapitalisasi pasar, hampir sama dengan utangnya.” Harga saham emiten berkode BUMI ini diperdagangkan pada Rp160 per 8 Oktober dengan kapitalisasi Rp5,9 triliun, padahal harga pada Oktober 2009 masih sekitar Rp3.200—sahamnya sempat disuspensi pada 25 September dan dibuka lagi pada 7 Oktober.

“Kalau rasio 1:6, harga penutupan Rp190, harga teoritis Rp241 per saham. Jika ditebus Rp250, investor akan rugi. Sebaiknya tidak ditebus, tapi jumlah kepemilikan berkurang sekitar 91%. Lebih baik membeli saham itu setelah rights issue,” kata Rio menganalisis. Dia memperkirakan kinerja emiten pertambangan masih suram seiring rendahnya harga batu bara internasional. Kenaikan performa Bumi pada semester kedua diharapkan bisa memompa harga saham meski dalam jangka pendek.

Brian J. Grieser, Vice President-Senior Analis Moody’s Investors Service Singapore, mengestimasi rendahnya harga batu bara dunia akan menekan kualitas kredit produsen tambang Indonesia. Kelebihan pasokan global batu bara thermal akan menjaga harga tetap tertekan dalam 12-18 bulan ke depan. Kondisi ini bakal melemahkan arus kas dan margin produsen batu bara di Indonesia. “Kami berharap harga rata-rata batu bara termal Newcastle US$75-80 per ton tahun ini dan tidak mengantisipasi rebound yang berarti tahun depan,” tulisnya dalam riset per Agustus. Tahun lalu, Moody’s mencatat harga rata-rata batu bara Newcastle US$84 per ton.

Namun, bagi Brian “Bumi adalah perusahaan yang paling rentan di antara empat produsen batu bara Indonesia.” Tiga produsen batu bara yang dimaksud adalah Adaro Indonesia, Indika Energy, dan Berau Coal Energy. Utang/EBITDA Bumi diprediksi melebihi 10 kali tahun ini, sedangkan Adaro paling tangguh dengan leverage di kisaran 2,5-3.0 kali. Bumi dinilai tak punya kapasitas internal untuk membayar utang jatuh tempo. “Mereka hanya memiliki dua pilihan, menjual saham di dua tambang batu bara utama, KPC [PT Kaltim Prima Coal] dan Arutmin [PT Arutmin Indonesia], atau meminta kreditor mengubah, atau istilahnya memperpanjang jatuh tempo.”

Kendati didera analisis pesimistis, Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bumi Dileep Srivastava tetap mengumbar keyakinan mengingat semester pertama tahun ini perseroan mencetak laba US$168 juta dari rugi US$248,6 juta meski pendapatan turun 15%. “Target produksi kami 90 juta ton, semester pertama sudah 45 juta ton. Tahun depan bisa 100 juta ton, tak ada masalah dengan produksi,” katanya seusai paparan publik hari itu.

Terbit di majalah Bloomberg Businessweek Indonesia, 13 Oktober 2014

BURSA: BERKACA PADA SINGAPURA DAN MALAYSIA

Suasana acara, by Kabargress
Bagaimana otoritas pasar modal menggenjot investor
Oleh M. Tahir Saleh dan Iwan Supriyatna

“AYO buruan,” teriak seorang wanita setengah baya kepada rekannya di dekat bangku tamu Capital Market Expo 2014 di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu pekan lalu.  Perempuan yang diteriaki itu buru-buru mempercepat langkahnya. “Hayo cepat mau ada pembagian doorprize,” katanya sambil menarik tangan temannya. Mereka lalu segera berlari menuju booth-booth pameran berkonsep warung Betawi itu tanpa memedulikan tawaran wawancara. “Duh sama yang lain aja deh,” ujarnya sembari melengos pergi.

Beda lagi dengan Jenny Lisandi. Karyawan swasta ini tak memburu doorprize, ia datang ke Capital Market Expo di Pacific Place—mal di kawasan Sudirman Central Business District—karena ingin berinvestasi di pasar modal. Ia membutuhkan informasi lebih jauh soal saham meski sejujurnya ia sungkan menyambangi mal bergengsi. “Untuk mencapai ke sini, saya harus nebeng tetangga. Tiap tahun, tetangga saya itu ikut acara ini. Kalau saya, perlu ekstra untuk masuk ke sini,” kata Jenny.

Gaya para pengunjung acara pameran dan edukasi pasar modal ini memang macam-macam. Selain Jenny dan dua ibu-ibu tadi, para pengunjung cukup beragam; pekerja kantoran, wirausaha, pelajar, hingga ibu rumah tangga. Mereka memadati sejumlah booth pameran yang diisi oleh emiten, perusahaan sekuritas, manajemen investasi, dana pensiun, asuransi, dan perusahaan teknologi online trading.

Capital Market Expo merupakan hajatan sosialisasi dan edukasi pasar modal yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Aktivitas ini bagian dari Investor Summit and Capital Market Expo (ISCME). Di Jakarta, kegiatannya berlangsung pada 17-18 September, sedangkan di Surabaya pada 20-21 Agustus di Grand City Mall & Convex.

Direktur Utama BEI Ito Warsito mengatakan acara ini hanya sarana edukasi antar-investor ritel dengan direksi emiten. “Jadi kami tidak menargetkan berapa calon investor yang akan masuk,” katanya. “Investor ritel kan susah bertemu direksi, maka dari itu acara ini menjadi momentum yang pas.” Dalam Capital Market Expo, sebanyak 28 emiten mempresentasikan kinerja. Karena tempat terbatas, BEI pun hanya menargetkan 2.500 pengunjung per hari atau 5.000 pengunjung selama perhelatan berlangsung.

Anggarannya tentu tak kecil, mengingat empat institusi itu butuh dana untuk menyewa Grand City Mall dan Pacific Place, ditambah biaya lainnya. Meski mendapat pemasukan sewa lahan dari peserta, pihak BEI enggan membeberkan bujet, begitu pula Pacto Convex Ltd., pihak ketiga yang ditunjuk menangani pameran sejak 2008. Namun, berdasarkan surat undangan kepada emiten, terungkap harga sewa lahan booth untuk acara di Jakarta (3 meter x 2 meter) antara Rp11 juta-12,5 juta per hari, sedangkan di Surabaya dipatok Rp4 juta-6 juta, belum termasuk pajak pertambahan nilai 10%, biaya listrik, telepon, dan internet. “Harga sewa booth dari tahun ke tahun tak berubah. Kami tidak mencari untung karena ini edukasi. Manfaatnya cukup besar. Stakeholder ingin jumlah investor sama dengan jumlah penabung dari hasil edukasi ini,” kata Manajer Humas Pacto Ika Nazarudin kepada Bloomberg Businessweek Indonesia.

Namun, tak bisa dimungkiri Capital Market Expo menjadi ajang menarik calon investor baru terutama pemodal ritel yang jumlahnya masih rendah. Data OJK mencatat, total investor ritel di pasar modal saat ini hanya sekitar 400.000 atau 0,3% dari jumlah masyarakat kelas menengah. Realitas itu memaksa semua pemangku kepentingan baik OJK, BEI, maupun anggota bursa gencar bersosialisasi.

Salah satu investor yang mengenal investasi lewat acara tersebut, Farid Agus Pribadi, mengakui manfaat rutinitas Capital Market Expo. Namun dia menilai upaya stakeholder belum maksimal, gelaran itu seperti kurang greget. “Pak Muliaman Hadad [Ketua OJK] bilang mereka mengincar kelas menengah, tapi saya lihat acara ini kok setiap tahun di mal elite. Kalau ingin sosialisasi jangan pilih mal elite begini. Masyarakat biasa mana mau ke sini?” ujar pengusaha di Surabaya ini. Ia memang sengaja datang ke Jakarta hanya untuk pameran tersebut. “Belum ada terobosan juga dalam hal peraturan untuk investor ritel.”

Agus boleh jadi benar ketika menekankan soal regulasi. Di luar negeri, upaya mendorong investor ritel telah lama mengemuka. Singapura sudah melakukannya 21 tahun yang lalu ketika SingTel menjadi perusahaan publik di Singapore Stock Exchange (SGX) pada Oktober 1993. Ada tiga seri saham A, B, dan C. Saham B menjadi alokasi khusus bagi masyarakat. Harganya didiskon supaya publik berbondong-bondong memperbesar kepemilikan atas saham perusahaan. Malaysia pun mendorong investor ritel saat penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) Tenaga Nasional Berhad, perusahaan listrik terbesar di Malaysia.

SGX juga mengajukan aturan IPO baru termasuk kewajiban menyediakan saham seri (tranche) bagi investor ritel minimal 5% dari total saham perdana. Ini terungkap dalam dokumen yang dirilis firma hukum internasional, Freshfields Bruckhaus Deringer, November dua tahun lalu. Langkah SGX ini kontras dengan aturan IPO bursa lain yang cenderung ditawarkan kepada investor institusi—kecuali Hong Kong yang wajib mengalokasikan saham ritel 10%.

Bursa Singapura juga mengajukan mekanisme clawback atau pembeli siaga investor ritel. Jadi emiten wajib mengalokasikan minimal 10% saham ke ritel asal permintaan IPO dari ritel kelebihan permintaan 15 kali. Porsi saham ritel wajib 20% bila saham perdana kelebihan permintaan hingga 50 kali dari investor ritel. Tapi bila minat tak sampai 5%, saham itu bisa dialokasikan ke investor institusi. “Di Amerika dan Eropa, IPO cenderung ke institusi, kecuali perusahaan terkenal macam Facebook di Amerika dan Direct Line di Inggris,” tulis Teresa Co, Stephen Revell, dan David Cotton dalam dokumen tersebut. Bursa Malaysia Bhd, seperti dilansir The Edge Financial Daily, juga bakal menaikkan porsi ritel lewat regulasi karena selama ini investment banking atau para penjamin emisi bebas mengalokasikan saham IPO ke institusi dan private—seperti di Indonesia.

Ito pernah menegaskan bursa efek belum mewajibkan porsi saham ritel karena masih terkendala. Besaran alokasi, katanya, bergantung pada emiten dan penjamin pelaksana emisi. Selama ini, bursa efek hanya mengimbau agar porsi saham IPO bagi ritel tidak terlalu kecil sehingga investor ketengan bisa merasakan saham perdana. Rendahnya porsi ritel dinilai karena penjamin emisi enggan mengambil risiko atas saham yang tidak diserap oleh publik. Ujung-ujungnya perusahaan sekuritas yang akhirnya menyerap. Selain itu, perusahaan efek khawatir pada hari perdana listing pemodal ritel ramai-ramai melepas sahamnya di pasar. Ini dapat menekan harga saham.

Kendati BEI tak berdiam diri dan tengah merealisasikan aturan free float (jumlah kepemilikan saham publik) minimal 7,5%, sosialisasi lewat gelaran itu tampaknya belum berdampak signifikan. Perlu ada regulasi penopang yang bisa paralel dengan langkah edukasi. Strategi konvensional mestinya tak melulu menjadi yang terdepan meski sosialisasi dan edukasi tetap merupakan kunci bagi pengenalan pasar modal. Jangan sampai Investor Summit hanya menjadi ajang mencari doorprize atau goody bags.  


Terbit di majalah Bloomberg Businessweek Indonesia, 28 September 2014

DICARI: LEADER MASA DEPAN

Ilustrasi, by Benzinga
Dalam 10 tahun ke depan, minimal diciptakan 1.200 calon pemimpin Indonesia yang bisa berkompetisi secara global. Memang masih kurang..

Oleh M. Tahir Saleh

HAMPIR seluruh perjalanan karier Hasnul Suhaimi berlangsung di sektor telekomunikasi. Setelah setahun bekerja di Schlumberger Indonesia, tahun 1983 Hasnul menjadi karyawan PT Indosat Tbk. dan saat meninggalkan perusahaan itu pada 2006, jabatannya adalah direktur utama. Sejak itu Hasnul menjabat sebagai Direktur Utama PT XL Axiata Tbk sampai saat ini.

Selama di Indosat, dia sempat mendapat penugasan mengelola Telkomsel dan IM3 serta mengambil program magister di University of Hawaii, Amerika. Dari pengalaman, Hasnul melihat tak ada perbedaan ketika berkantor dengan sesama orang Indonesia; tapi saat berkarier di perusahaan yang berisi orang asing, karyawan lokal cenderung kurang vokal.

Hasnul, by Kabar24
“Kalau ketemu dengan [karyawan] asing terasa kita kurang. Apa kurangnya? Kurang berani tampil,” katanya dua pekan lalu. “Secara teknik bagus, pengalaman bagus, tapi komunikasi kacau. Saya coba perhatikan, rupanya pola pendidikan juga berpengaruh.”

Sebetulnya isi yang dibicarakan oleh si pekerja lokal berbobot, tapi kurang sistematis penyampaiannya. Ujung-ujungnya langsung dipotong orang lain. “Karena itu saya pikir, kayaknya ada yang perlu diasah, pendidikan kita yang sudah bagus itu layaknya diamond, kurang dipoles,” ujarnya. Itulah yang mendasari Hasnul bersama tim menggagas program tanggung jawab sosial atau corporate social repsonsibility (CSR) XL Future Leaders sejak 2012. Prinsipnya bagaimana agar perusahaan nasional atau pemerintahan dipimpin oleh leader yang berkarakter, bukan sekadar hadir lantaran tak ada calon lain.

Apalagi dengan hadirnya ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) pada 2015 yang membuka keran persaingan global, sulit bagi generasi muda lokal untuk berkompetisi bila tak ada persiapan. “Bisa jadi perusahaan-perusahaan kita akan dipimpin orang luar. Saya enggak mau itu terjadi. Bukan berarti anti-asing, tapi kita harus punya kemampuan, berpikir jernih, dan punya visi,” kata Hasnul tegas.
***

XL Future Leaders bukan program mencari karyawan XL, tapi komitmen mendukung peningkatan dunia pendidikan dalam negeri dengan memfasilitasi talenta-talenta muda untuk diasah menjadi calon pemimpin masa depan, mampu berkompetisi secara internasional. Tak ada ikatan dinas dalam program yang memakai pengantar bahasa Inggris ini.

Pada Batch I terpilih 121 mahasiswa dari tujuh universitas, sementara angkatan kedua tahun lalu dipilih 135 mahasiswa dari 13 universitas. Batch 3 tahun ini, yang dibuka sejak 6 Mei-30 Juni mendatang, diharapkan menjaring 120-135 mahasiswa. “Rencana kami dalam 10 tahun ke depan, akan hadir minimal 1.200 calon pemimpin yang bakal benar-benar memimpin bangsa. Ini kami lakukan demi bangsa di masa depan,” tegas Hasnul saat peluncuran XL Future Leaders 3, pada 6 Mei.

Selama dua tahun, para peserta dididik pelatihan kepemimpinan yang fokus pada tiga kompetensi utama: komunikasi efektif, jiwa kewirausahaan dan inovasi, dan kemampuan mengelola perubahan.  Dalam laporan keuangannya tahun lalu, XL mengalokasikan dana CSR pendidikan Rp29 miliar untuk XL Future Leaders dan Komputer untuk Sekolah Interaktif. “Kalau dana Future Leaders cukup besar, sekitar Rp15 miliar,” kata Yudith S. Hartono, corporate communication bidang CSR XL.

Guna mendesain program ini, perseroan membuka tender internasional yang dimenangkan oleh Cognition Education, asal Selandia Baru. Mereka kemudian menerapkan kurikulum dengan menekankan soft skill atau kemampuan, bakat, dan keterampilan. Program dipersyaratkan bagi mahasiswa tingkat satu dan dua dengan IPK minimal 2,8. Ada tiga cara penyampaian, yakni kelas tatap muka lima kali dalam setahun, belajar online, dan partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan agar mengasah leadership dan empati sosial. “Tahun pertama mereka diwajibkan membuat proposal bisnis. Tahun kedua, proyek sosial,” jelas Cipto ‘Cippi’ Rustianto, dosen yang kini menjadi salah satu fasilitator program.

Ada ribuan pendaftar dengan kuota yang hanya sekitar 120 peserta tiap angkatan. Di Batch I, sekitar 5.000 orang gagal lolos seleksi dan 7.700 mahasiswa yang tak lulus di seleksi Batch 2. Namun, yang tidak lulus bisa mendaftar dan mengikuti delapan modul dalam E-Curriculum Class yang bisa diaksesgratis melalui situs resmi dengan hanya bermodalkan e-mail. “Tak ada syarat semester tertentu dan IPK di metode E-Curriculum. Metodenya online dengan sesi tatap muka akan ditentukan tempat dan waktunya,” jelas Vice President Corporate Communication XL Turina Farouk.

Banyak perubahan dirasakan para peserta dari latar belakang jurusan yang berbeda. Misalnya Nicola Putri Sasmita, mahasiswi ilmu gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) dan Fery Sandria, mahasiswa program studi Rusia Fakultas Ilmu Budaya UI. Keduanya dari Batch I yang bakal lulus September nanti.

”Saya memang suka ngomong, tapi kadang dinilai show off saja. Setelah saya ikut program, kualitas omongan jadi lebih bagus,” kata Nicola, gadis Betawi yang kini mulai membuka usaha rok batik. “Cita-cita saya bisa bikin klinik gizi,” kata dara kelahiran 8 Mei 1992 ini. Fery pun mengalami perubahan dalam berkomunikasi di publik dan bagaimana mengatur perubahan. “Tahun depan saya ingin kuliah di Moskow dan jangka panjangnya ingin menjadi akademisi,” kata pemuda kelahiran 20 Agustus 1992 tersebut. Ferry tipikal poliglotisme, menuturkan beberapa bahasa dengan mahir. Selain Inggris dan Rusia, Ferry tengah belajar bahasa Prancis dan Spanyol.

Selain XL Future Leaders, ada program yang digagas Kedutaan Besar Amerika di Indonesia bernama Program Kepemimpinan Pemuda Indonesia atau Indonesian Youth Leadership Program. Beasiswa nasional ini diberikan kepada 20-30 mahasiswa lokal tiap tahun. Peserta menghabiskan satu bulan di Amerika, mencari teman, berbagi budaya, dan belajar kepemimpinan serta pendidikan masyarakat. Saat ini sudah hampir 300 peserta yang berpartisipasi.

Tak hanya itu, masih ada program pelatihan kepemimpinan intensif yang lebih dahulu diprakarsai oleh PT McKinsey Indonesia sejak 2008. Program bernama Young Leaders for Indonesia (YLI) kini menjadi yayasan independen pada 2010 dan didukung oleh para pemimpin dan tokoh nasional.

Tercatat dua nama pendiri: Arief Budiman, Direktur Utama McKinsey Indonesia dan Phillia Wibowo, Direktur McKinsey Indonesia. Di jajaran pelindung dan anggota ada beberapa nama di antaranya mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, pengusaha Theodore P. Rachmat, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno, co-founder Saratoga. YLI menggelar dua program setahun, yakni YLI National—melibatkan mahasiswa dari sekitar 30 universitas di Indonesia, Malaysia, dan Singapura—dan YLI Satellite. Program yang kedua berkonsep kerja sama dengan universitas untuk membawa konten materi ke kampus.

Dalam pembukaan The First Young Leaders Indonesia Annual Conference 2014 di Hotel Borobudur, Jakarta, pekan lalu, Wakil Presiden Boediono mengapresiasi inisiatif membentuk embrio generasi muda sebagaimana langkah YLI. Mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut menggarisbawahi bahwa defisit paling besar kini bukan hanya neraca pembayaran dan anggaran, melainkan negarawan. Keberhasilan perjuangan bangsa karena dipimpin oleh the best and the brightest dari anak bangsa. “Tanggung jawab generasi pengganti adalah pada generasi sekarang,” ujar Wapres Budiono. Sampai kini, YLI berhasil mengembangkan 330 calon pemimpin, beberapa sudah bekerja di pemerintahan, swasta, wirausaha, dan organisasi sosial.

“Arah program itu bukan hanya jadi chief executive officer [CEO], pengusaha, atau sosial, tapi menjadi leader yang baik, apa pun bentuknya,” kata Tyas Ajeng Nastiti, peserta YLI. Tyas kini pemilik produsen sepatu Klastik Footwear. Awalnya dia belum yakin ikut serta lantaran seluruhnya berbahasa Inggris, tetapi setelah bergabung ia mendapatkan banyak faedah terutama jaringan. “Alhamdulillah, saya juga dapat penghargaan Wirausaha Muda Mandiri 2012 kategori mahasiswa bidang usaha kreatif,” ujar alumnus desain komunikasi visual Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini.

Namun dengan menjamurnya program kepemimpinan, baik XL Future Leaders maupun YLI, Direktur Program Master Management CSR Universitas Trisakti Maria R. Nindita Radyati menekankan dua hal penting guna memperkuat program itu. Pertama, memasukkan etika dalam kurikulum. “Etika kita makin parah, lihat di jalanan, orang serobot sana-sini kayak hukum rimba. Lihat televisi anak kecil membunuh,” katanya. “Program itu bagus sekali, memotivasi, tapi diperlukan etika untuk membangun karakter, apalagi kurikulum ‘kan dari Selandia Baru.” Kedua, perlu kolaborasi dengan universitas.

Saat ini belum banyak riset di kampus yang menggandeng perusahaan, padahal riset juga bermanfaat bagi perusahaan pendonor. Ia mencontohkan dana filantrofi di Massachusetts Institute of Technology (MIT) dari alumni dan perusahaan melalui CSR mencapai US$450 juta pada 2010, sedangkan di Harvard University mencapai US$600 juta pada 2011. “CSR yang sukses itu enggak bisa sendiri, harus cari mitra.”

Wakil Menteri Pendidikan Musliar Kasim menyambut baik upaya XL—dan diharapkan juga diikuti oleh perusahaan lain. Langkah perusahaan selaras dengan kurikulum 2013 yang mulai diterapkan sejak Juni tahun lalu. Kurikulum baru mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter. Murid dituntut paham materi, aktif diskusi dan presentasi, disiplin, serta sopan. “Dulu kita belajar matematika, 10+10=20, kini semua diajarkan sikap. Andai kamu ketemu uang di jalan Rp5.000, kamu apakan uang itu? Kebayang enggak pelajaran matematika zaman dulu? Enggak ada itu,” kata mantan Rektor Universitas Andalas ini.

Hasnul berharap program yang dicetuskan itu juga bisa diadakan oleh perusahaan lain, dan jauh lebih baik untuk mendukung pendidikan serta menyiapkan CEO atau pemimpin masa depan. Dia pun memberi bonus program: CEO Challenge untuk menggantikan posisinya sebagai CEO XL selama seminggu. Kompetisi ini terbuka bagi mahasiswa usia 18-25 tahun dari semua program, baik diploma maupun strata satu, dan pendaftaran dibuka hingga Juni. Calon CEO akan aktif pada Desember mendatang dan mendapatkan semua fasilitas yang diperoleh Hasnul. “Seminggu dululah, baru setelah itu saya berharap ke depan ada yang gantikan saya di XL, ada yang bisa gantikan Pak Johnny Darmawan di Toyota, Pak Arwin Rasyid di CIMB Niaga, atau Pak Arief Yahya di Telkom.” □

Terbit di majalah Bloomberg Businessweek Indonesia, 19 Mei 2014

Entri Populer

Penayangan bulan lalu