BURSA: BERKACA PADA SINGAPURA DAN MALAYSIA

Suasana acara, by Kabargress

Bagaimana otoritas pasar modal menggenjot investor

Oleh M. Tahir Saleh dan Iwan Supriyatna

“AYO buruan,” teriak seorang wanita setengah baya kepada rekannya di dekat bangku tamu Capital Market Expo 2014 di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu pekan lalu.  Perempuan yang diteriaki itu buru-buru mempercepat langkahnya. “Hayo cepat mau ada pembagian doorprize,” katanya sambil menarik tangan temannya. Mereka lalu segera berlari menuju booth-booth pameran berkonsep warung Betawi itu tanpa memedulikan tawaran wawancara. “Duh sama yang lain aja deh,” ujarnya sembari melengos pergi.

Beda lagi dengan Jenny Lisandi. Karyawan swasta ini tak memburu doorprize, ia datang ke Capital Market Expo di Pacific Place—mal di kawasan Sudirman Central Business District—karena ingin berinvestasi di pasar modal. Ia membutuhkan informasi lebih jauh soal saham meski sejujurnya ia sungkan menyambangi mal bergengsi. “Untuk mencapai ke sini, saya harus nebeng tetangga. Tiap tahun, tetangga saya itu ikut acara ini. Kalau saya, perlu ekstra untuk masuk ke sini,” kata Jenny.

Gaya para pengunjung acara pameran dan edukasi pasar modal ini memang macam-macam. Selain Jenny dan dua ibu-ibu tadi, para pengunjung cukup beragam; pekerja kantoran, wirausaha, pelajar, hingga ibu rumah tangga. Mereka memadati sejumlah booth pameran yang diisi oleh emiten, perusahaan sekuritas, manajemen investasi, dana pensiun, asuransi, dan perusahaan teknologi online trading.

Capital Market Expo merupakan hajatan sosialisasi dan edukasi pasar modal yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Aktivitas ini bagian dari Investor Summit and Capital Market Expo (ISCME). Di Jakarta, kegiatannya berlangsung pada 17-18 September, sedangkan di Surabaya pada 20-21 Agustus di Grand City Mall & Convex.

Direktur Utama BEI Ito Warsito mengatakan acara ini hanya sarana edukasi antar-investor ritel dengan direksi emiten. “Jadi kami tidak menargetkan berapa calon investor yang akan masuk,” katanya. “Investor ritel kan susah bertemu direksi, maka dari itu acara ini menjadi momentum yang pas.” Dalam Capital Market Expo, sebanyak 28 emiten mempresentasikan kinerja. Karena tempat terbatas, BEI pun hanya menargetkan 2.500 pengunjung per hari atau 5.000 pengunjung selama perhelatan berlangsung.

Anggarannya tentu tak kecil, mengingat empat institusi itu butuh dana untuk menyewa Grand City Mall dan Pacific Place, ditambah biaya lainnya. Meski mendapat pemasukan sewa lahan dari peserta, pihak BEI enggan membeberkan bujet, begitu pula Pacto Convex Ltd., pihak ketiga yang ditunjuk menangani pameran sejak 2008. Namun, berdasarkan surat undangan kepada emiten, terungkap harga sewa lahan booth untuk acara di Jakarta (3 meter x 2 meter) antara Rp11 juta-12,5 juta per hari, sedangkan di Surabaya dipatok Rp4 juta-6 juta, belum termasuk pajak pertambahan nilai 10%, biaya listrik, telepon, dan internet. “Harga sewa booth dari tahun ke tahun tak berubah. Kami tidak mencari untung karena ini edukasi. Manfaatnya cukup besar. Stakeholder ingin jumlah investor sama dengan jumlah penabung dari hasil edukasi ini,” kata Manajer Humas Pacto Ika Nazarudin kepada Bloomberg Businessweek Indonesia.

Namun, tak bisa dimungkiri Capital Market Expo menjadi ajang menarik calon investor baru terutama pemodal ritel yang jumlahnya masih rendah. Data OJK mencatat, total investor ritel di pasar modal saat ini hanya sekitar 400.000 atau 0,3% dari jumlah masyarakat kelas menengah. Realitas itu memaksa semua pemangku kepentingan baik OJK, BEI, maupun anggota bursa gencar bersosialisasi.

Salah satu investor yang mengenal investasi lewat acara tersebut, Farid Agus Pribadi, mengakui manfaat rutinitas Capital Market Expo. Namun dia menilai upaya stakeholder belum maksimal, gelaran itu seperti kurang greget. “Pak Muliaman Hadad [Ketua OJK] bilang mereka mengincar kelas menengah, tapi saya lihat acara ini kok setiap tahun di mal elite. Kalau ingin sosialisasi jangan pilih mal elite begini. Masyarakat biasa mana mau ke sini?” ujar pengusaha di Surabaya ini. Ia memang sengaja datang ke Jakarta hanya untuk pameran tersebut. “Belum ada terobosan juga dalam hal peraturan untuk investor ritel.”

Agus boleh jadi benar ketika menekankan soal regulasi. Di luar negeri, upaya mendorong investor ritel telah lama mengemuka. Singapura sudah melakukannya 21 tahun yang lalu ketika SingTel menjadi perusahaan publik di Singapore Stock Exchange (SGX) pada Oktober 1993. Ada tiga seri saham A, B, dan C. Saham B menjadi alokasi khusus bagi masyarakat. Harganya didiskon supaya publik berbondong-bondong memperbesar kepemilikan atas saham perusahaan. Malaysia pun mendorong investor ritel saat penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) Tenaga Nasional Berhad, perusahaan listrik terbesar di Malaysia.

SGX juga mengajukan aturan IPO baru termasuk kewajiban menyediakan saham seri (tranche) bagi investor ritel minimal 5% dari total saham perdana. Ini terungkap dalam dokumen yang dirilis firma hukum internasional, Freshfields Bruckhaus Deringer, November dua tahun lalu. Langkah SGX ini kontras dengan aturan IPO bursa lain yang cenderung ditawarkan kepada investor institusi—kecuali Hong Kong yang wajib mengalokasikan saham ritel 10%.

Bursa Singapura juga mengajukan mekanisme clawback atau pembeli siaga investor ritel. Jadi emiten wajib mengalokasikan minimal 10% saham ke ritel asal permintaan IPO dari ritel kelebihan permintaan 15 kali. Porsi saham ritel wajib 20% bila saham perdana kelebihan permintaan hingga 50 kali dari investor ritel. Tapi bila minat tak sampai 5%, saham itu bisa dialokasikan ke investor institusi. “Di Amerika dan Eropa, IPO cenderung ke institusi, kecuali perusahaan terkenal macam Facebook di Amerika dan Direct Line di Inggris,” tulis Teresa Co, Stephen Revell, dan David Cotton dalam dokumen tersebut. Bursa Malaysia Bhd, seperti dilansir The Edge Financial Daily, juga bakal menaikkan porsi ritel lewat regulasi karena selama ini investment banking atau para penjamin emisi bebas mengalokasikan saham IPO ke institusi dan private—seperti di Indonesia.

Ito pernah menegaskan bursa efek belum mewajibkan porsi saham ritel karena masih terkendala. Besaran alokasi, katanya, bergantung pada emiten dan penjamin pelaksana emisi. Selama ini, bursa efek hanya mengimbau agar porsi saham IPO bagi ritel tidak terlalu kecil sehingga investor ketengan bisa merasakan saham perdana. Rendahnya porsi ritel dinilai karena penjamin emisi enggan mengambil risiko atas saham yang tidak diserap oleh publik. Ujung-ujungnya perusahaan sekuritas yang akhirnya menyerap. Selain itu, perusahaan efek khawatir pada hari perdana listing pemodal ritel ramai-ramai melepas sahamnya di pasar. Ini dapat menekan harga saham.

Kendati BEI tak berdiam diri dan tengah merealisasikan aturan free float (jumlah kepemilikan saham publik) minimal 7,5%, sosialisasi lewat gelaran itu tampaknya belum berdampak signifikan. Perlu ada regulasi penopang yang bisa paralel dengan langkah edukasi. Strategi konvensional mestinya tak melulu menjadi yang terdepan meski sosialisasi dan edukasi tetap merupakan kunci bagi pengenalan pasar modal. Jangan sampai Investor Summit hanya menjadi ajang mencari doorprize atau goody bags.  

Terbit di majalah Bloomberg Businessweek Indonesia, 28 September 2014